Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X/Repro
Menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian serta permasalahan dan tantangannya, diperlukan strategi kebudayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Demikian disampaikan Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam program GagasRI yang diunggah kanal YouTube Kompas TV berjudul "Sri Sultan Hamengkubuwono X Bicara Soal Prinsip Utama Kepemimpinan" pada Jumat (9/2).
Sri Sultan mengatakan, bertolak dari pemikiran pembangunan adalah proses budaya dengan tujuan humanisasi atau memanusiakan manusia, maka perlu disusun strategi kebudayaan yang tepat.
"Penyusunan strategi kebudayaan perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang memiliki cakupan luas terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Sri Sultan seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/2).
Menurut Sri Sultan, strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, dengan permasalahan dan tantangannya.
Oleh sebab itu, strategi kebudayaan harus berorientasi ke depan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Maka strategi kebudayaan dapat dirumuskan sebagai menciptakan tingkat dan suasana kehidupan masyarakat yang bermartabat dan mandiri.
Lebih jauh Sri Sultan menjelaskan, strategi kebudayaan sesungguhnya mengandung dua aspek penting yang bagaikan dua sisi mata uang. Pertama, menunjuk pada strategi pengelolaan cara bangsa dan warga bereaksi, berpikir, dan bekerja dalam menumbuhkan proses berbangsa.
Kedua, menunjuk pada strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dari cara bertindak, berpikir dan bereaksi. Seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respect, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya.
"Strategi kebudayaan sesungguhnya mensyaratkan kemampuan menghidupkan filosofi suatu negara dengan sistem hukumnya, tanpa lepas dari aspek historisnya. Di sisi lain juga mensyaratkan, program kerja dan manajemen bernegara. Agar secara sosiologis mampu hidup, dan dirasakan sehari-hari oleh masyarakat dalam berbagai bentuknya," pungkas Sri Sultan.
