Adhie Massardi: Tugas Polisi Bukan Selamatkan Kekuasaan

Seluruh aparatur negara, baik itu TNI-Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk berkomitmen menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dengan menjaga demokrasi, serta membebaskan rakyat untuk menentukan pilihannya pada Pemilu 2024

Begitu yang disampaikan aktivis pro demokrasi, Adhie M Massardi dalam acara konferensi pers Gerakan Penyelamatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat bersama puluhan tokoh lainnya yang hadir di NAM Center Hotel, Jalan Angkasa nomor 6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore (9/2).

Adhie mengatakan, pihaknya mendengarkan keluhan dari para rektorat, maupun akademisi, bahwa mereka mendapatkan tekanan dari pihak Kepolisian setelah menyatakan sikap agar Presiden Joko Widodo netral dalam Pemilu 2024.

"Saya minta mulai hari ini berhenti menekan itu," kata Adhie seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, tugas Polisi menurut UU hanya untuk menjaga keselamatan presiden dan keluarganya, bukan menyelamatkan kekuasaan maupun pemerintahan.

"Jadi kepolisian dan juga TNI dan seluruh aparat negara, tidak boleh mengganggu atau bersikap menyelamatkan pemerintahan, karena itu 100 persen urusan rakyat, dan itu sudah menjadi komitmen yang ditulis dalam konstitusi," terang Adhie.

Untuk itu, Adhie memberikan peringatan keras agar TNI, Polri, ASN untuk berkomitmen menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga demokrasi, dan membebaskan rakyat menentukan pilihannya.

Sebab menurut Adhie, dasar utama pemilu menurut konstitusi sosial adalah jujur, adil, dan tidak ada keberpihakan.

"Oleh sebab itu, kami menghormati seruan tokoh agama, yang mengingatkan secara keras Presiden Joko Widodo untuk berhenti merusak demokrasi, menghentikan cawe-cawe di dalam pemilu, dan menghentikan politisasi dan menggunakan instrumen kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya," pungkas Adhie.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam acara ini dihadiri sekitar 20 orang tokoh. Di antaranya, Adhie Massardi, aktivis Syahganda Nainggolan, aktivis Edi Mulyadi, Mayjend (Purn) Soenarko, Profesor Hafidz Abbas, Ahmad Syarbini, Bachtiar Chamsyah, Ahmad Yani, Hendry Harmen, Anton Permana, dan lainnya.