Perkuat Industri Koperasi, Pemerintah Terbitkan PUG-KOPIN

  Indonesia memerlukan transformasi ekonomi di berbagai sektor, khususnya pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang diyakini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Hai itu disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Koperasi sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan berbagai sektor bisnis.

Untuk memperkuat  industri koperasi, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Buku Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN). Susiwijono menegaskan, penting untuk terus mendorong sosialisasinya.

"Ini kesempatan yang sangat baik, karena kalau kita melihat dari beberapa PUG (Pedoman Umum Governansi) yang telah dilakukan sosialisasi, terutama PUG yang terkait koperasi ini, saya kira sangat penting untuk kita dorong terus sosialisasinya," kata Susiwijono dalam gelar wicara bertema 'Governansi Koperasi Sebagai Pemandu Etika Untuk Memastikan Keberlanjutan Koperasi Indonesia' di Jakarta, Rabu (7/2).

"Nanti beberapa rencana perubahan ke depan barangkali juga dinamikanya perlu kita sampaikan bersama-sama," lanjutnya.
Volume usaha koperasi Indonesia pada 2023 mengalami peningkatan sekitar 8,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp182,35 triliun.
"Kalau kita lihat, volume usaha koperasi itu sejak 2016/2017 meningkat cukup tinggi dan terakhir kemarin sudah hampir Rp200 triliun. Nah ini juga menjadi catatan kita bersama-sama. Di satu sisi menjadi potensi yang sangat besar, di sisi lain perlu pengaturan tata kelola yang lebih baik," terang Susiwijono.

Ia mengungkapkan bahwa PUG-KOPIN diharapkan dapat menjadi acuan tentang governansi koperasi untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) koperasi, juga menjadi pedoman bagi seluruh koperasi di Indonesia agar mampu menjalankan praktik governansi organisasi yang baik.

Selain itu, disampaikan juga bahwa PUG-KOPIN sebagai yang pertama kali diterbitkan oleh KNKG, diharapkan mampu merealisasikan amanat UUD 1945, sehingga koperasi mampu berperan lebih besar lagi dalam sistem perekonomian nasional.