Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo/RMOL
Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam closing statement debat pamungkas Pilpres 2024, Minggu malam (4/2) mengajak rakyat untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM.
“Lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin,” ungkap Ganjar.
Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai ucapan Ganjar sangat mengkritik dirinya sendiri.
“Ini seperti ungkapan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Bu Mega saja tidak pernah menyatakan kalau Pak Prabowo itu melanggar HAM, buktinya bisa menjadi cawapres Bu Mega di 2009. Ucapan Pak Ganjar ini seperti menabok muka Bu Mega juga,” kata BHS akrab disapa kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/2).
Dia membantah keras bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Mei 1998.
“Buktinya Pak Prabowo hingga saat ini tidak pernah dipanggil pengadilan atau Komnas HAM. Tidak ada pelanggaran HAM (yang pernah dilakukan), tidak ada kasus korupsi, sementara Pak Ganjar kita bisa lihat (kasus korupsinya),” jelas BHS.
Pernyataan Ganjar itu, lanjut BHS, bukan hanya menyinggung Prabowo, melainkan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta kabinetnya.
“Pak Jokowi masih menggunakan Pak Prabowo sebagai Menhan. Tak hanya itu, cawapresnya, mantan Menko Polhukam juga merasa ditabok mukanya. Begitu juga Menkumham, Pak Yasona. Soalnya yang berkaitan dengan kasus hukum dan HAM ada di sana,” jelasnya lagi.
Dia pun sangat menyesalkan pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, pernyataan itu akan berdampak pada simpati publik terhadap Ganjar.
“Pak Ganjar tidak perlu begitu seharusnya. Simpati publik akan hilang. Sebenarnya banyak yang menyayangkan statement Pak Ganjar itu,” pungkasnya.
