Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, saat press briefing di Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta/RMOL

Politik

Penghitungan Suara Luar Negeri Bersamaan dengan Tanah Air

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 20:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Meski pemungutan suara pemilihan umum 2024 di luar negeri digelar lebih awal, untuk penghitungan suara digelar bersamaan dengan di Indonesia.

Hal itu diungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, pada press briefing Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Senin (5/2).

Pada kesempatan itu Hasyim menegaskan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tidak akan menghitung suara lebih awal, meski surat suara WNI sudah terkumpul.


Dia juga menjelaskan soal kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, dimana hasil penghitungan luar negeri sudah keluar, padahal pemungutan suara di dalam negeri belum selesai.

Untuk saat ini Hasyim memastikan tidak ada mekanisme semacam itu, karena KPU telah mengatur jadwal penghitungan serempak, baik di luar maupun dalam negeri.

"Kami bantah tegas, itu bukan produk kami. Karena penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri," tegasnya.

Hasyim juga menjelaskan, penghitungan serempak dilakukan setelah pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) dan TPS luar negeri (TPSLN).

"Jadi menyesuaikan waktu setempat. Setelah TPS dalam negeri menghimpun suara, sejak itu luar negeri bisa memulai penghitungan," ungkapnya.

Sementara itu, untuk metode pos, lanjut Hasyim, waktu penghitungannya dijadwalkan lebih lama, karena menunggu surat suara dikirim balik ke PPLN.

Ketua KPU menambahkan, selanjutnya PPLN melakukan rekapitulasi hasil perhitungan dari berbagai metode itu pada 20 Maret 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya