Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki (tengah) di Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2)/RMOL

Politik

Mantan Ketua KPK: Presiden harus Miliki Strong Komitmen Berantas Korupsi

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 19:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar menjadi panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi dan berkomitmen memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Ruki saat menghadapi kegiatan konferensi pers pernyataan sikap pimpinan KPK periode 2003-2019 terkait kondisi bangsa dan negara yang dianggap sudah kehilangan kompas moral dan etika.

"Saudara-saudara sekalian, tanggal 14 kita akan melakukan pemilu. Saya akan menyoroti khusus mengenai masalah pemilihan presiden," kata Ruki kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2).


“Presiden ini adalah panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi, walaupun UUD-nya mengatakan presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara,” tambahnya.

Ruki menjelaskan, presiden pada dasarnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena jika nantinya yang terpilih adalah presiden yang tidak punya komitmen pemberantasan korupsi atau yang hanya pencitraan, maka Indonesia akan semakin terpuruk.

"Utang yang begitu besarnya itu tidak bisa tidak, kecuali dilakukan dengan yang pertama bersihkan dulu korupsi, baru nanti akan pendapatan kita akan naik, kepercayaan publik akan naik," terang Ruki.

Untuk itu, dia berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam memilih presiden pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 9 hari lagi.

"Karena presiden itu harus memiliki strong komitmen dalam rangka memberantas korupsi. Tanpa orang yang seperti itu, berapa triliun habis untuk melakukan pemilu, nol. Karena persoalannya persoalan moral," pungkas Ruki.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya