Berita

Ketua DPR AS, Mike Johnson/Net

Dunia

DPR AS Ajukan Bantuan Militer untuk Israel Sebesar Rp276 Triliun

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang untuk bantuan militer Israel sebesar 17,6 miliar Dolar AS atau Rp276 triliun telah diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Sabtu (3/2).

Ketua DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, mengatakan, RUU pendanaan itu diusulkan Komite Alokasi DPR dan dapat dilakukan lewat pemungutan suara mulai pekan depan.

“Kebutuhan untuk mendukung sekutu terdekat kita dan kekuatan kita di kawasan itu sangat mendesak,” kata Johnson, seperti dimuat Reuters.


Komite Alokasi DPR dalam sebuah pernyataan menjelaskan, dana yang diajukan mencakup dana untuk membantu mengisi kembali sistem pertahanan rudal Israel, pengadaan sistem senjata canggih tambahan, dan memproduksi artileri serta amunisi lain.

"Sebagian dari dana itu juga akan digunakan untuk mengisi kembali persenjataan AS yang diberikan kepada Israel, setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober," ungkapnya.

Sebelum bantuan militer diserahkan ke Israel, DPR dan Senat harus mengesahkan rancangan undang-undang yang sama, kemudian mengirimnya ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

DPR yang dikuasai Partai Republik itu sebelumnya telah menyetujui bantuan militer senilai 14,3 miliar Dolar AS kepada Israel, namun bantuan itu harus dibayar dengan mengambil kembali sebagian besar dana alokasi Dinas Pendapatan Dalam Negeri (Internal Revenue Service) AS.

Senat yang dikuasai Partai Demokrat menolak keras RUU itu, karena berdampak pada bantuan yang diberikan AS untuk Ukraina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya