Berita

Migrant Care kembali melaporkan jajaran KPU di luar negeri, yaitu PPLN Johor Bahru, Malaysia ke Bawaslu RI, atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu karena ditemukan data ganda/RMOL

Politik

3.238 Data Pemilih Ganda Ditemukan di Malaysia, Migrant Care Laporkan PPLN Johor Bahru

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih yang ganda di wilayah pemilihan luar negeri ditemukan kembali oleh Migrant Care, dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, jumlah data pemilih yang ditemukan ganda juga ditemukan di Johor Bahru, Malaysia.

Menariknya, jumlah data pemilih ganda yang ditemukan melebihi temuan serupa di New York, Amerika Serikat yang sebanyak 374 nama dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 11.141 nama.


"Hari ini kami melaporkan 10 kali lipat dari pelanggaran data ganda pada waktu di New York," ujar Wahyu dalam jumpa pers usai pelaporan, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Koordinator Migrant Care Indramayu, Muhammad Santosa, mengenai jumlah pasti pemilih ganda yang berhasil ditemukan dari total DPT LN di Johor Bahru, Malaysia.

"DPT Johor Bahru, Malaysia ada 119.491 pemilih. Dan kita menemukan 3.238 pemilih ganda, atau sekitar 2.7 persen di DPT di Johor Bahru," katanya.

Sosok yang biasa disapa Santos itu menerangkan, data pemilih ganda diidentifikasi berdasarkan beberapa kategori.

"Perincian DPT ganda ini berdasarkan nama, alamat, umur, dan juga jenis kelamin yang sama," ucapnya.

Selain data ganda yang sama-sama berada di wilayah pemilihan Johor Bahru, Migrant Care juga menemukan adanya data warga tercatat di Malaysia dan juga di dalam negeri.

"Kita juga menemukan beberapa alamat yang tidak sesuai. Di mana DPTnya di Johor Bahru, ada (juga) tertulis nama di daerah Jawa Timur di Sumenep," demikian Santos menambahkan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya