Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2)/RMOL

Politik

Bendera PDIP Diturunkan Oknum Paspampres saat Jokowi ke Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) milik PDIP oleh oknum yang diduga pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Insiden itu terjadi saat Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa kemarin (30/1).

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi harus merespons hal tersebut, mengingat peritiwa serupa bukan kali pertamanya menimpa PDIP. Ia pun menyesalkan cara-cara intimidatif tersebut terus digunakan oleh penguasa.  

“Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka (kader PDIP) menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai Paspampres.

Selain kekerasan yang dialami kadernya usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, oknum yang mengaku sebagai Paspampres itu sempat meminta untuk menurunkan bendera PDIP.

“Tadi malam (Senin, 29/1), kader PDIP juga diintimidasi untuk menurunkan bendera partai. Lalu, mereka melaporkan ke saya sebagai penanggungjawab partai tertinggi di Gunungkidul,” ucap Endah kepada wartawan Rabu (31/1).

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Timnas U-23 Indonesia Akhirnya Bertemu Korsel

Selasa, 23 April 2024 | 07:58

Melawan KPK, Gus Muhdlor Resmi Ajukan Praperadilan

Selasa, 23 April 2024 | 07:30

Hari Ini Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas KPK

Selasa, 23 April 2024 | 07:20

Genjot PNBP Lewat Pemanfaatan BBL, KKP Kembangkan SILOKER

Selasa, 23 April 2024 | 06:41

Saatnya Elemen Bangsa Berkolaborasi di Tengah Gejolak Geopolitik

Selasa, 23 April 2024 | 06:11

Kolaborasi TNI AL dan BI Pastikan Ketersediaan Rupiah di Mentawai

Selasa, 23 April 2024 | 05:50

Anies ke Markas Nasdem

Selasa, 23 April 2024 | 05:33

Putusan MK Ciptakan Krisis Kepercayaan

Selasa, 23 April 2024 | 05:11

Terduga Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading Dibekuk Polisi

Selasa, 23 April 2024 | 04:41

Usai Putusan MK, LaNyalla Ajak Rakyat Renungi Kembali Sistem Bernegara

Selasa, 23 April 2024 | 04:19

Selengkapnya