Berita

Prof Koentjoro dan civitas akademika UGM saat membacakan "Petisi Bulaksumur" yang ditujukan kepada Jokowi/Ist

Politik

Jokowi Dinilai Makin Menyimpang, Civitas Akademika UGM Kirim "Petisi Bulaksumur"

RABU, 31 JANUARI 2024 | 22:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai semakin menyimpang.

Mereka membuat pernyataan yang dinamai Petisi Bulaksumur yang dibacakan Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1).

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Prof Koentjoro, saat membacakan petisi.


Sejumlah penyimpangan yang disinggung pada petisi itu, antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), lalu keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.

Termasuk pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.

Civitas akademika UGM menilai Jokowi tidak mengamalkan dharma bhakti almamaternya yang menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.

"Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.

Civitas akademika UGM juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret merespons berbagai gejolak politik pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila.

Hal itu demi memastikan tegaknya kedaulatan rakyat agar berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya