Berita

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Sulistyo, saat menyerahkan dokumen data pemilih ganda di New York ke Sentra Gakkumdu Bawaslu RI/RMOL

Politik

Respons Bantahan KPU, Migrant Care Minta DPT di New York Diperbaiki

RABU, 31 JANUARI 2024 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bantahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas temuan data pemilih ganda di New York, Amerika Serikat, direspons balik oleh Migrant Care.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Sulistyo mengatakan, yang disampaikan PPLN New York pada intinya mengakui ada data pemilih ganda di dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPT LN) di sana.

"Apa yang disampaikan PPLN New York mengakui ada data ganda pemilih, meskipun jumlahnya lebih kecil dari yang kita temukan," ujar Wahyu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/1).


Berdasarkan pengakuan PPLN New York, hanya terdapat 198 atau 1,7 persen data pemilih ganda dari total 11.141 DPT LN New York. Sementara, Migrant Care menemukan 374 nama pemilih yang ganda.

"Saya kira, yang penting untuk ini adalah meng-crosscheck kembali. Karena mereka punya akses data yang lebih lengkap ya, dan mereka punya hak untuk meng-crosscheck data dengan kelengkapan data pribadi pemilih," tutur Wahyu.

Oleh karena itu, Migrant Care menyarankan PPLN New York untuk memastikan kembali validitas data pemilih yang akan mencoblos pada hari-H pemilu.

Sebab, Wahyu mendapati pengalaman perbaikan DPT LN New York pada beberapa kali pemilu sebelumnya diubah, karena ada masalah serupa.

"Demi perbaikan, demi akurasi dari DPT, itu menerbitkan DPT luar negeri perbaikan, khususnya untuk di New York," demikian Wahyu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya