Politik Dinasti Bisa Hambat Ekonomi Inklusif Indonesia

Politik dinasti sejatinya merupakan model politik eksklusif yang bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, model politik ini bisa menurunkan kualitas demokrasi dan menguatnya praktik nepotisme oleh para penguasa.

“Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara,” kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam webinar Moya Institute, Jumat (26/1).

Melihat kebijakan pemerintah saat ini, Presiden Jokowi rajin mendorong industrialisasi hingga kebijakan impor beras besar-besaran. Hal ini menurutnya, menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.

Sementara itu, Direktur Negarawan Center, Johan Silalahi menyebut jika praktik politik dinasti mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Hal ini memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Johan lantas mengutip pandangan ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A Robinson terkait kondisi negara yang gagal.

"Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu. Indonesia sudah lampu kuning. Makanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja," kritik Johan.