Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Ganjar: Sejarah Akan Mencatat dan Orang Akan Menilai

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 13:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

“Kalau umpama beliau turun gunung kan statement-nya sudah disampaikan, 'boleh lho presiden kampanye', saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama Karni Ilyas, pada Kamis malam (25/1).

Kendati demikian, lanjut Ganjar, pernyataan Jokowi tersebut dapat dinilai sendiri oleh masyarakat. Menurutnya, sejarah akan mencatat bahwa ada etika yang harus dijaga di dalam demokrasi.


"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar menyebut, ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dan hal itu harus dimulai dari elit politik

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini. Kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, machiavelli. Segala cara akan digunakan," demikian Ganjar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Begitupun dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh (kampanye). Menteri juga boleh," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya