Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Ganjar: Sejarah Akan Mencatat dan Orang Akan Menilai

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 13:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

“Kalau umpama beliau turun gunung kan statement-nya sudah disampaikan, 'boleh lho presiden kampanye', saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama Karni Ilyas, pada Kamis malam (25/1).

Kendati demikian, lanjut Ganjar, pernyataan Jokowi tersebut dapat dinilai sendiri oleh masyarakat. Menurutnya, sejarah akan mencatat bahwa ada etika yang harus dijaga di dalam demokrasi.


"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar menyebut, ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dan hal itu harus dimulai dari elit politik

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini. Kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, machiavelli. Segala cara akan digunakan," demikian Ganjar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Begitupun dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh (kampanye). Menteri juga boleh," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya