Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 00:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dinamika jelang pencoblosan Pilpres 2024 makin memunculkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk penolakan terhadap dinasti atau kerajaan politik.

Peneliti Jarum Demokrasi, Rajab Ahirullah berpandangan, Presiden Jokowi makin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024 menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Rajab menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi, yang menyebut seorang presiden tidak dilarang berkampanye dan bahkan berpihak kepada calon tertentu yang ikut kontestasi.


"Sosok pemimpin yang muncul saat ini seringkali mengecewakan masyarakat. Pemimpin hanya mementingkan kelompok dan golongannya semata, bahkan sampai membangun dinasti kekuasaan," ujar Rajab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).

Dari beberapa fenomena politik yang nampak di publik, mulai dari uji materiil batas usia capres-cawapres yang diatur UU Pemilu diubah Mahkamah Konstitusi (MK), hingga soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilanggar, Rajab menganggap Jokowi tengah mempraktikkan dinasti politik secara terang-terangan.

Rajab pun teringat pernyataan salah satu ulama besar Tanah Air, KH Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, yang memberikan gambaran tentang politik dalam sebuah puisinya yang berjudul "Zaman Kemajuan".

Rajab merasa, salah satu bait dalam puisi Gus Mus tersebut benar-benar terjadi di masa sekarang ini, tepatnya jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal 19 hari lagi.

"Gus Mus mengatakan, 'ada republik rasa kerajaan'. Inilah yang sangat kita khawatirkan, saat banyak sekali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, dan etika para pemimpin kita sudah tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

"Dan permasalahan ini memuncak saat konstitusi diacak-acak melalui hakim konstitusi yang melanggar etika. Ada hakim yang meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sampai saat ini, apakah kita masih yakin ada negarawan di negara kita ini?" demikian Rajab.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya