Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 00:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dinamika jelang pencoblosan Pilpres 2024 makin memunculkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk penolakan terhadap dinasti atau kerajaan politik.

Peneliti Jarum Demokrasi, Rajab Ahirullah berpandangan, Presiden Jokowi makin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024 menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Rajab menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi, yang menyebut seorang presiden tidak dilarang berkampanye dan bahkan berpihak kepada calon tertentu yang ikut kontestasi.


"Sosok pemimpin yang muncul saat ini seringkali mengecewakan masyarakat. Pemimpin hanya mementingkan kelompok dan golongannya semata, bahkan sampai membangun dinasti kekuasaan," ujar Rajab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).

Dari beberapa fenomena politik yang nampak di publik, mulai dari uji materiil batas usia capres-cawapres yang diatur UU Pemilu diubah Mahkamah Konstitusi (MK), hingga soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilanggar, Rajab menganggap Jokowi tengah mempraktikkan dinasti politik secara terang-terangan.

Rajab pun teringat pernyataan salah satu ulama besar Tanah Air, KH Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, yang memberikan gambaran tentang politik dalam sebuah puisinya yang berjudul "Zaman Kemajuan".

Rajab merasa, salah satu bait dalam puisi Gus Mus tersebut benar-benar terjadi di masa sekarang ini, tepatnya jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal 19 hari lagi.

"Gus Mus mengatakan, 'ada republik rasa kerajaan'. Inilah yang sangat kita khawatirkan, saat banyak sekali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, dan etika para pemimpin kita sudah tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

"Dan permasalahan ini memuncak saat konstitusi diacak-acak melalui hakim konstitusi yang melanggar etika. Ada hakim yang meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sampai saat ini, apakah kita masih yakin ada negarawan di negara kita ini?" demikian Rajab.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya