Analis Pertahanan: Jokowi Lakukan Kejahatan Politik saat Menyatakan Presiden Boleh Berpihak

Presiden Joko Widodo atas pernyataannya bahwa presiden boleh mendukung dan berpihak di Pilpres 2024 bisa dipandang telah melakukan kejahatan politik.

Pernyataan itu disampaikan analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, dalam diskusi "Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu" yang digelar PBHI di Tebet, Jakarta, Kamis (25/1).

"Ini yang saya bilang gawat. Gambar kemarin membuat saya merasa presiden sudah tidak mau cuti, tidak mau mundur, tapi malah melakukan kejahatan politik," tegas Connie.

Dia juga menegaskan, jika Jokowi sebagai presiden bersikeras mendukung, apalagi menyatakan dukungan, maka dia sebagai kepala negara wajib menanggung konsekuensi. Salah satunya mengundurkan diri.

"Jika presiden bersikeras, menurut saya presiden wajib mengundurkan diri. Ini bukti dia tidak bisa memisahkan antara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dua fungsi dalam satu individu hanya bisa dipisahkan dengan paham etika," tuturnya.

Di sisi lain, Connie mengkritik Jokowi yang berbicara dengan latar belakang atribut TNI. Yang dimaksud adalah penyerahan pesawat untuk keperluan TNI.

Jokowi, menurutnya, terkesan ingin menunjukkan bahwa di belakang dirinya ada jajaran prajurit TNI dan didampingi Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan, dan Menteri Pertahanan.

Connie menilai Jokowi tidak memikirkan bagaimana perasaan para perwira yang di belakangnya itu ketika berbicara soal politik praktis.

"Menurut saya itu mengkhianati, bukan hanya mengkhianati negara, tapi juga mengkhianati TNI," pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber lain, peneliti BRIN Prof Poltak Partogi Nainggolan, akademisi Bivitri Susanti, Gufron Mabruri dari Imparsial dan Julius lbrani dari PBHI Nasional.