Nyatakan Keberpihakan, Cak Imin Minta Jokowi Cuti

Jelang hari pencoblosan Pilpres 14 Februari 2024, Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menilai adanya gelagat penurunan nilai demokrasi.

Terlebih setelah Presiden Joko Widodo menyatakan pemimpin negara boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

"Demokrasi harus diperkuat. Tidak boleh ada yang menjadikan Pemilu ini sebagai pemaksaan kehendak," kata sosok yang akrab disapa Cak Imin itu melalui keterangan resminya, Kamis (25/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri serta pejabat negara untuk tetap menjaga netralitas.

"Aparat harus netral, itu perintah undang-undang. Termasuk presiden. Presiden punya hak pilih, tetapi presiden kalau memihak harus cuti dari presiden," tegas Cak Imin.

Cak Imin pun berkomitmen jika dirinya terpilih bersama Anies Baswedan menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 akan mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung nilai demokrasi.

"Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum. Tidak boleh hukum ditaklukkan oleh kekuasaan," demikian Cak Imin.