Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD/RMOL

Politik

Rencana Mahfud Mundur dari Kabinet Pukulan Telak bagi Pemerintahan Jokowi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mundur dari jabatannya di pemerintahan dianggap sebagai pukulan telak bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menanggapi rencana Mahfud meninggalkan jabatannya.

"Rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan pukulan telak kepada pemerintahan Jokowi yang semakin terang benderang mendukung kubu 02 Prabowo-Gibran," ucap Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).

Khoirul Umam berpendapat, jika Mahfud meninggalkan jabatannya, maka hal itu sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya bisa menjaga marwah dengan tidak berpihak dalam politik.

"Rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya," ujarnya.

Menurut Khoirul Umam, sikap mosi tidak percaya Mahfud itu tergambar jelas melalui narasi dan basis argumen dalam dua debat cawapres yang menunjukkan diri sebagai oposisi.

"Ia secara kritis menyerang pilihan-pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Jokowi. Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," demikian Khoirul Umam.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya