Berita

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

10 Alasan yang Bikin Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

RABU, 24 JANUARI 2024 | 11:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, diyakini memiliki sejumlah pertimbangan atau alasan yang membuatnya berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada waktu yang dianggap tepat.

Menurut analisis Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, setidaknya ada 10 hal yang jadi pertimbangan Mahfud MD untuk meninggalkan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan saya, ada beberapa kalkulasi dari Bang Mahfud MD untuk mundur dari kabinet sebagai Menko Polhukam," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).


Pertama, kata Muslim, usia pemerintahan Jokowi tinggal 10 bulan lagi, sehingga jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah tidak efektif lagi di kabinet.

Kedua, Mahfud diyakini sudah tidak nyaman lagi dengan sejumlah kasus, seperti isu Rp349 triliun yang tidak jelas ujung pangkalnya.

"Bisa jadi diminta Jokowi untuk hentikan, sehingga Mahfud gerah. Meski kasus itu membuat Mahfud dinilai hanya sekadar menaikkan daya tawar untuk dapatkan kursi cawapres," terang Muslim.

Selanjutnya yang ketiga, Mahfud juga semakin gerah dengan adanya isu pemakzulan yang semakin kencang di masyarakat maupun di DPR yang dimotori Petisi 100, serta digaungkan kencang oleh tekanan media mainstream.

"Keempat, bisa jadi Mahfud MD juga menyadari pelanggaran konstitusi oleh Jokowi yang berada di belakang lolosnya Gibran sebagai cawapres yang tabrak UU dan etika di MK. Sehingga Anwar Usman dipecat sebagai Ketua MK. Sebagai mantan Ketua MK, Mahfud pasti berpihak pada Konstitusi," jelas Muslim.

Kelima, lanjut Muslim, Mahfud tidak mau ambil risiko akibat lemahnya kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Lalu, Mahfud juga enggan ikut terlibat dengan adanya campur tangan Jokowi sebagai presiden yang terlalu show off dengan cawe-cawe memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres nomor urut 2, yang diyakini merusak iklim demokrasi.

"Ketujuh, Mahfud MD pasti juga tersinggung sebagai manusia biasa. Merasa dipermainkan oleh anaknya Presiden (Jokowi), Gibran, yang tidak beretika dan tidak sopan menghadapi orang yang lebih tua. Bisa jadi Jokowi gagal didik anaknya berakhlak dan sopan santun di depan orang tua dan depan publik. Bisa jadi Mahfud MD tidak nyaman lagi sebagai Menko di bawah kendali Jokowi," terang Muslim.

Kemudian, Mahfud pasti berpikir panjang untuk tetap berada di kabinet menyusul adanya permusuhan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kesembilan, sambung Muslim, Mahfud lebih cepat mundur akan lebih baik. Karena dengan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud akan lebih fokus dan konsentrasi untuk menangkan pilpres bersama Ganjar.

"Kesepuluh, dengan segera mundur dari kabinet, Mahfud MD pasti menjadi figur idola bagi publik yang rindu akan pejabat yang junjung etika dan moral. Sesuatu yang sudah lama hilang di bangsa ini," pungkas Muslim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya