Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi/Net

Politik

Punya Posisi Paling Strategis, Penunjukkan Ad Interim Menlu Tidak Boleh Main-main

RABU, 24 JANUARI 2024 | 01:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Presiden RI, Joko Widodo untuk menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim menjadi kontroversial.

Pasalnya, penunjukkan itu dilakukan dengan alasan mengisi kekosongan di Kementerian Luar Negeri RI selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dua hari di New York dan Wamenlu Pahala Mansury mewakili Indonesia dalam pertemuan Gerakan Non Blok di Kampala.

Pengamat hubungan internasional Ahmad Kholil Hamzah memberikan komentarnya terkait penunjukkan tersebut dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh channel Hersubeno Point pada Senin (22/1).


Ahmad merujuk pada susunan pemerintahan Amerika Serikat yang juga beberapa diterapkan di Indonesia.

Di AS, kata Ahmad, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu badan strategis di pemerintahan, sama seperti Kementerian Pertahanan.

Lebih lanjut, dia memberikan contoh ketika Menhan AS Jenderal Lloyd Austin mengalami sakit keras di tengah kondisi geopolitik yang bergejolak di Ukraina dan Gaza.

Meski mendapat kritikan dari lawan politiknya Donald Trump terkait kondisi Austin dan kondisi terdesak, Presiden Joe Biden bahkan tidak menunjuk ad interim.

"Bahkan di kondisi yang terdesak, Biden tidak menunjuk ad interim. Padahal sudah dikritik berulangkali oleh Trump," ujar Ahmad.

Sama halnya dengan India, menurut Ahmad penunjukkan ad interim harusnya tidak boleh dilakukan dengan prosedur yang sembarangan. Apalagi memberikan tugas strategis tersebut kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi diplomatik.

Dia menilai keputusan Jokowi untuk menunjuk Budi yang tidak memiliki pengalaman diplomasi justru akan membahayakan citra Indonesia di luar negeri.

"Sangat sensitif jika menteri ad interimnya diganti oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai misi diplomatik," tutur Ahmad.

Tak hanya itu, Ahmad juga khawatir jika penunjukkan ad interim nantinya akan membuat posisi Menlu Retno Marsudi di luar negeri menjadi dipertanyakan legalitasnya.

"Dengan penunjukkan ad interim ini dikhawatirkan akan digunakan oleh musuh-musuh Indonesia untuk mempertanyakan posisi Menlu Retno," kata Ahmad.

Dia juga mencium keanehan dari penunjukkan tersebut. Sebelum menunjuk pihak luar Kemlu, Presiden harusnya melimpahkan tugas pada pihak-pihak yang lebih kompeten seperti Sekretariat Jenderal dan jajaran pejabat yang mendudukan Direktorat Jenderal Kemlu RI.

"Ini adalah kementerian yang sangat sensitif karena berkaitan dengan proyektori citra Indonesia di luar negeri. Sehingga penunjukkan ad interim tidak bisa main-main," tandasnya.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya