Berita

Ilustrasi kursi presiden/Net

Politik

Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 16:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kondisi demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Meski sudah lepas dari era orde baru (Orba) tahun 1998 silam, demokrasi hari ini dianggap sedang dikorupsi oleh rezim.

Hal tersebut disampaikan perwakilan mahasiswa Jawa Tengah dan Yogyakarta, Zuhud dalam konsolidasi prodemokrasi bersama mahasiswa, aktivis, dan akademisi. Sebagai mahasiswa, ia mengajak semua pihak mengonsolidasikan penolakan neo Orba yang kian terlihat.

"Kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, politik dinasti, dan neo Orba, maka kami mahasiswa Indonesia akan terus menjaga demokrasi kita," kata Zuhud dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/1).


Konsolidasi prodemokrasi digelar mahasiswa dan aktivis di Jakarta pada Minggu (22/1). Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Direktur Lingkar Madani yang juga mantan aktivis Ray Rangkuti, Syafieq Alleiha, Ubedilah Badrun, Parto Bangun, Fauzan Luthsa, Tendry Masengi, dan beberapa lainnya.

Ray mengaku sempat berharap, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutus Ketua MK, Anwar Usman melakukan pelanggaran etik bisa menjaga demokrasi tidak jatuh lebih dalam.

“Kenyataannya, meskipun (Ketua) MK melanggar etika berat, tidak ada kemauan untuk menjaga, memelihara, apalagi untuk meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya.

Bukannya menjaga demokrasi, Ray menilai rezim penguasa saat ini terus menggerogoti prinsip-prinsip berdemokrasi sebagaimana terlihat dalam banyak peristiwa.

“Salah satu yang mengemuka sekarang adalah netralitas ASN. Apakah itu TNI, Polri, ASN, termasuk di dalamnya kepala desa dan aparatur kepala desa seolah berlomba menyatakan sikap (mendukung capres)," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya