Berita

Direktur Eksekutif Human Studies Institute dan Dosen Geografi Manusia Universitas Islam '45 (Unisma) Kota Bekasi, Rasminto/Ist

Publika

Kepemimpinan Indonesia dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

OLEH: RASMINTO
MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 23:03 WIB

PANGGUNG kepemimpinan Indonesia, mereka para pemimpin dalam menghadapi peran yang tidak hanya menuntut kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga tantangan nyata dalam menghadapi isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Di tengah dinamika global dan kebutuhan mendesak untuk merespons perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan, pemimpin Indonesia berdiri di garis depan, harus siap membimbing negara ini menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Para pemimpin ini harus menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep, melainkan suatu kewajiban moral dan tanggung jawab kolektif terhadap generasi sekarang dan yang akan datang.

Mereka harus menjalankan peran strategis dalam merancang kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang membentuk fondasi pembangunan berkelanjutan.


Tantangan pertama yang dihadapi adalah pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman alam, memerlukan kebijakan yang mampu melindungi ekosistemnya sambil memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemimpin Indonesia harus mampu menyusun strategi yang seimbang antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian alam. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup menjadi titik fokus utama. Pemimpin harus memimpin negara menuju transisi energi yang bersih, mempromosikan teknologi ramah lingkungan, dan menggalakkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Ketahanan pangan juga menjadi prioritas krusial, dimana perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan gelombang dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan energi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan gangguan pasokan pangan global. Kedua negara tersebut memiliki peran kunci dalam produksi dan ekspor komoditas pangan seperti gandum dan jagung. Ketidakpastian pasokan ini telah mendorong kenaikan harga pangan di pasar internasional, memberikan tekanan tambahan pada negara-negara yang sudah menghadapi tantangan keamanan pangan.

Indonesia tidak langsung terlibat dalam konflik tersebut, tetapi dampaknya dirasakan melalui ketidakstabilan pasar global. Kenaikan harga pangan dunia dapat berdampak negatif pada impor pangan Indonesia, sementara kenaikan harga energi dapat mempengaruhi biaya produksi dan mengancam ketahanan energi nasional.

Pemimpin Indonesia harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola dampak krisis ini. Diversifikasi sumber daya pangan dan energi, meningkatkan produksi dalam negeri, dan merancang kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar global menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan energi dalam situasi yang tidak pasti ini.

Pada persoalan ketahanan pangan, pemimpin Indonesia juga harus menggandeng sektor pertanian, menerapkan inovasi, dan memastikan distribusi pangan yang adil untuk mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan petani, dengan menjaga stabilitas harga gabah padi, ketersediaan pupuk dan harga pupuk yang terjangkau serta berkomitmen menjaga kelestarian dan keberadaan zonasi lahan pertanian yang selama ini tergerus berubah menjadi lahan perumahan maupun industri.

Sehingga, reforma agraria menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan keberlanjutan dan kelestarian. Pemimpin harus berani menghadapi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, menjalankan reforma agraria yang adil, dan memastikan bahwa kekayaan alam ini dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Tidak kalah penting, pengakuan terhadap masyarakat adat dan desa menjadi ciri khas kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin Indonesia harus menghormati hak-hak adat dan tradisional masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak merugikan keberlanjutan budaya dan lingkungan.

Maka, di tengah kompleksitas tugas yang dihadapi, harus dapat menjadi arsitek perubahan yang membawa negara ini ke arah yang lebih berkelanjutan. Dengan kebijaksanaan, kepemimpinan, dan inovasi, mereka menjadi penjaga tonggak pembangunan berkelanjutan, mewujudkan impian akan Indonesia yang sejahtera, adil, dan lestari.


Penulis adalah Direktur Eksekutif Human Studies Institute dan Dosen Geografi Manusia Universitas Islam '45 (Unisma) Kota Bekasi

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya