Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam/Ist

Politik

Debat Malam Ini Penentu Pilihan Publik pada Cawapres

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Debat Cawapres yang diselenggarakan KPU RI, di JCC Senayan, malam ini, diyakini jadi penentu bagi publik menilai tingkat ketajaman dan solusi yang ditawarkan.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, di Jakarta, Minggu (21/1).

"Publik akan menilai tingkat ketajaman dan solusi yang ditawarkan Cawapres," katanya.


Menurut dia, jika melihat tema debat, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, harusnya yang paling menguasai Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD.

"Selain Mahfud, Muhaimin Iskandar harusnya juga lebih memahami, karena ia berpengalaman di pemerintahan, baik saat menjabat menteri maupun anggota DPR/MPR," jelasnya.

Namun, kata Saiful, bisa saja situasi terbalik seperti debat kedua. Forum justru lebih didominasi Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap pendatang baru pada pentas politik.

"Jangan sampai Mahfud MD dan Muhaimin kalah debat seperti periode kedua. Baik Cak Imin maupun Mahfud dilibas habis oleh Gibran, sehingga publik makin yakin bahwa Gibran menguasai persoalan," jelasnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai, publik akan melihat sejauh apa para Cawapres mengeksplorasi tema debat.

"Yang harus ditekankan adalah soal ketimpangan atas hasil sumber daya alam yang hanya dinikmati segelintir orang saja," tegas Saiful.

Isu lingkungan hidup, kata dia, juga jadi tema menarik, di mana banyak eksploitasi SDA yang tidak mengindahkan semangat perlindungan terhadap lingkungan, seperti kasus Wadas dan eksploitasi tambang yang belakangan marak.

"Perlindungan bagi masyarakat adat juga penting, utamanya pelibatan masyarakat adat dalam meningkatkan keselamatan dan kebudayaan, serta ciri khas mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan negara, sehingga keberadaannya tetap mendapat perlindungan dari negara," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya