Berita

Blok Rokan/Foto: Doc SKK Migas

Bisnis

Masuk Kategori 'Tahan', Indeks Ketahanan Energi Indonesia Capai Skor 6,64

SABTU, 20 JANUARI 2024 | 10:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan, hal tersebut dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI yang mencapai skor 6,64. Ini menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus melakukan berbagai upaya agar indeks ketahanan energi bisa lebih baik lagi dengan angka ideal, 7 bahkan 10.

"Kita sudah bisa menyelesaikan perhitungannya di angka 6,64. Alhamdulillah kategori tahan," ujarnya, dalam konferensi pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Jakarta, baru-baru ini, yang dikutip dari laman esdm.go, Sabtu (20/1).


Menurutnya, angka 6,4 baru masuk kategori tahan. Ia berharap pencapaian tersebut bisa lebih dimaksimalkan lagi sehingga mencapai kategori sangat tahan.

Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek yakni, availability, accessibility, affordability dan acceptability.

Availability, adalah ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestic maupun luar negeri. Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik.
Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Dan acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat.

"Kategori tahan juga permulaan karena di PP 79 ada 4 variabel untuk hitung angka indeks ini berdasarkan hierarki proses dari beberapa kuesioner dari para ahli. Karena kita masih ada impor 3 jenis, jadi ada aspek availability, accessibility, affordability dan acceptability," tambah Djoko.

Terkait affordability, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.

"Impor itu kita masih LPG, minyak mentah, dan bensin. Di program NZE itu kita akan kurangi impor bensin dengan kendaraan listrik, LPG dengan kompor listrik," ujarnya.

"Kalau sudah tidak impor kemudian seluruh infrastruktur terbangun, harga sudah tidak subsidi, kita bisa affordable," ujarnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya