Blok Rokan/Foto: Doc SKK Migas
Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan, hal tersebut dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI yang mencapai skor 6,64. Ini menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus melakukan berbagai upaya agar indeks ketahanan energi bisa lebih baik lagi dengan angka ideal, 7 bahkan 10.
"Kita sudah bisa menyelesaikan perhitungannya di angka 6,64. Alhamdulillah kategori tahan," ujarnya, dalam konferensi pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Jakarta, baru-baru ini, yang dikutip dari laman esdm.go, Sabtu (20/1).
Menurutnya, angka 6,4 baru masuk kategori tahan. Ia berharap pencapaian tersebut bisa lebih dimaksimalkan lagi sehingga mencapai kategori sangat tahan.
Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek yakni, availability, accessibility, affordability dan acceptability.
Availability, adalah ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestic maupun luar negeri. Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik.
Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Dan acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat.
"Kategori tahan juga permulaan karena di PP 79 ada 4 variabel untuk hitung angka indeks ini berdasarkan hierarki proses dari beberapa kuesioner dari para ahli. Karena kita masih ada impor 3 jenis, jadi ada aspek availability, accessibility, affordability dan acceptability," tambah Djoko.
Terkait affordability, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.
"Impor itu kita masih LPG, minyak mentah, dan bensin. Di program NZE itu kita akan kurangi impor bensin dengan kendaraan listrik, LPG dengan kompor listrik," ujarnya.
"Kalau sudah tidak impor kemudian seluruh infrastruktur terbangun, harga sudah tidak subsidi, kita bisa affordable," ujarnya.
