Berita

Webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk “Demokrasi Indonesia Terancam?”, Kamis (18/1)/Istimewa

Politik

PDIP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB Didorong Bersikap Oposisi terhadap Jokowi

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 01:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Demokrasi Indonesia kini dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan, berdasarkan sejumlah indikator. Seperti kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.

Untuk itu, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas mengatakan, publik bisa mendorong sejumlah partai politik untuk memainkan peran itu, terutama partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan,” ujar Sirojudin dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk “Demokrasi Indonesia Terancam?”, Kamis (18/1).

Ditegaskan Sirojudin, oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi, harus dilakukan. Terlebih, belakangan ini berbagai pihak telah mendorong pemakzulan.

“Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipastikan akan mendapat dukungan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional,” tegasnya.

Sementara itu, pendiri Setara Institute, Hendardi, menilai vetokrasi mengalami penguatan di era pemerintahan Jokowi, merujuk pada veto dan pemblokiran aspirasi kolektif masyarakat oleh sekelompok orang. Vetokrasi di era Jokowi belakangan malah menjadikan proses legislasi di DPR menjadi ugal-ugalan hingga meruntuhkan independensi Mahkamah Konstitusi.

Ditambahkan ilmuwan politik yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, demokrasi Indonesia semakin terancam sejak Jokowi tanpa malu-malu memajukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Hal tersebutlah yang menjadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk di era Reformasi.

“Adanya pembajakan oleh Jokowi dan keluarganya, melalui rekayasa hukum di MK dan berlanjut rekayasa politik, menjadikan 2024 ini akan tercatat sebagai pemilihan umum terburuk dalam sejarah Indonesia atau paling tidak pemilu paling tidak demokratis,” ungkapnya.

Untuk itu, Ikrar menaruh harapan kepada pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk memperbaiki regresi demokrasi dan hukum saat ini.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Soal Olok-olok Partai Gelora, MKD Sudah Periksa Pelapor Mardani

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:38

Ronaldo Mundur dari Pencalonan Presiden CBF, Ini Alasannya

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:20

12.104 Personel dan 167 Pos Disiapkan Polda Sumut untuk Pengamanan Idulfitri

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:59

Soal Penggeledahan Kantor bank bjb, Dedi Mulyadi: Ini Hikmah untuk Berbenah

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:46

Redam Keresahan Masyarakat Soal MinyaKita, Polres Tegal Lakukan Sidak

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:35

Polemik Pendaftaran Cabup Pengganti, Ini yang Dilakukan KPU Pesawaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:17

PHK Jelang Lebaran Modus Perusahaan Curang Hindari THR

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:59

Dapat Tawaran Main di Luar Negeri, Shafira Ika Pilih Fokus Bela Garuda

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:39

Mendagri Soroti Jalan Rusak dan Begal saat Rakor Kesiapan Lebaran di Lampung

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:26

Siapkan Bantuan Hukum, Golkar Jabar Masih Sulit Komunikasi dengan Ridwan Kamil

Jumat, 14 Maret 2025 | 02:33

Selengkapnya