Berita

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat mengunjungi Madiun, Kamis (18/1)/RMOLJatim

Politik

Warga Madiun Keluhkan Bantuan, Ganjar: Itu Alasan Kami Buat KTP Sakti

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 00:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Warga Madiun, Jawa Timur, mengadu ke calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tentang banyaknya program bantuan yang tak tepat sasaran. Mereka berharap, Ganjar akan memperbaiki sistem penyaluran bantuan jika terpilih menjadi presiden.

"Pak bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Saya tidak dapat bantuan, justru tetangga saya yang kaya-kaya dapat," teriak salah seorang warga kepada Ganjar dalam acara konsolidasi relawan di halaman Radio Madya FM Madiun, Kamis (18/1).

Warga bernama Gina (60) itu mengatakan, pihaknya sudah pernah mencoba mengajukan bantuan ke RT/RW dan kelurahan tempatnya tinggal. Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya.


"Tolong diperbaiki Pak, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar untuk masyarakat kecil," tegasnya.

Ganjar pun mendengarkan keluhan warga dengan cermat. Menurutnya, hampir di semua tempat yang didatanginya, persoalan bantuan tidak tepat sasaran memang banyak dikeluhkan.

"Maka inilah yang mesti dibereskan. Saya siap membereskan karena salah satu program prioritas kami adalah membenahi data dan merealisasikan satu data Indonesia," jelasnya.

Tidak meratanya bantuan, lanjut Ganjar, disebabkan karena pendataan yang tidak benar. Ke depan, pihaknya membuat program KTP Sakti untuk memperbaiki data, supaya semua bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

Dengan KTP Sakti, semua data masyarakat bisa terpantau karena pendataan dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Sakti merupakan singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.

"Kita libatkan RT, RW, dan Kepala Desa untuk perbaikan data itu. Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kalau datanya tidak benar, ya seperti yang dikeluhkan hari ini, bahwa yang menerima justru yang kaya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya