Berita

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat mengunjungi Madiun, Kamis (18/1)/RMOLJatim

Politik

Warga Madiun Keluhkan Bantuan, Ganjar: Itu Alasan Kami Buat KTP Sakti

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 00:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Warga Madiun, Jawa Timur, mengadu ke calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tentang banyaknya program bantuan yang tak tepat sasaran. Mereka berharap, Ganjar akan memperbaiki sistem penyaluran bantuan jika terpilih menjadi presiden.

"Pak bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Saya tidak dapat bantuan, justru tetangga saya yang kaya-kaya dapat," teriak salah seorang warga kepada Ganjar dalam acara konsolidasi relawan di halaman Radio Madya FM Madiun, Kamis (18/1).

Warga bernama Gina (60) itu mengatakan, pihaknya sudah pernah mencoba mengajukan bantuan ke RT/RW dan kelurahan tempatnya tinggal. Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya.


"Tolong diperbaiki Pak, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar untuk masyarakat kecil," tegasnya.

Ganjar pun mendengarkan keluhan warga dengan cermat. Menurutnya, hampir di semua tempat yang didatanginya, persoalan bantuan tidak tepat sasaran memang banyak dikeluhkan.

"Maka inilah yang mesti dibereskan. Saya siap membereskan karena salah satu program prioritas kami adalah membenahi data dan merealisasikan satu data Indonesia," jelasnya.

Tidak meratanya bantuan, lanjut Ganjar, disebabkan karena pendataan yang tidak benar. Ke depan, pihaknya membuat program KTP Sakti untuk memperbaiki data, supaya semua bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

Dengan KTP Sakti, semua data masyarakat bisa terpantau karena pendataan dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Sakti merupakan singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.

"Kita libatkan RT, RW, dan Kepala Desa untuk perbaikan data itu. Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kalau datanya tidak benar, ya seperti yang dikeluhkan hari ini, bahwa yang menerima justru yang kaya," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya