Berita

Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, bersama Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu (17/1)/Istimewa

Nusantara

Punya Potensi Pariwisata Besar, Ali Ibrahim Perjuangkan Kota Tidore Kepulauan Masuk KSPN

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 23:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Kota Tidore Kepulauan akan didorong untuk masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Hal itu dipastikan Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, didampingi Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu kemarin (17/1).

"Menjadi harapan kami, sehingga siapa pun yang akan memimpin Kota Tidore Kepulauan ke depan, pengembangan pariwisata tetap berjalan, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu yang menjadi harapan kami," ucap Ali dalam keterangannya, Kamis (18/1).


Terkait usulan Ali, Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa mengatakan, Kota Tidore Kepulauan memang memiliki daya tarik sendiri untuk ditetapkan sebagai KSPN.

Apalagi, dilihat dari segi potensinya memang luar biasa. Termasuk jika melihat dari diameter Maluku Utara, potensi Kota Tidore Kepulauan memang luar biasa.

"Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini," kata Kosmas.

Menanggapi koordinasi tersebut, Direktur Regional III Kemen PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari mengatakan, ini peluang yang sangat baik, terlebih sudah dipersiapkan dokumen usulannya.

"Jadi pas sekali, nanti langkah-langkahnya bisa kita penuhi bersama. Seperti ada kajian-kajian dan penilaian khusus, nanti kita mengikuti prosesnya. Tapi untuk sementara, kami sangat mengapresiasi karena sudah ada dokumen kajian pendukungnya. Karena saat ini memang semua berbasis kajian," kata Ika.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya