Berita

Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, bersama Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu (17/1)/Istimewa

Nusantara

Punya Potensi Pariwisata Besar, Ali Ibrahim Perjuangkan Kota Tidore Kepulauan Masuk KSPN

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 23:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Kota Tidore Kepulauan akan didorong untuk masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Hal itu dipastikan Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, didampingi Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu kemarin (17/1).

"Menjadi harapan kami, sehingga siapa pun yang akan memimpin Kota Tidore Kepulauan ke depan, pengembangan pariwisata tetap berjalan, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu yang menjadi harapan kami," ucap Ali dalam keterangannya, Kamis (18/1).


Terkait usulan Ali, Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa mengatakan, Kota Tidore Kepulauan memang memiliki daya tarik sendiri untuk ditetapkan sebagai KSPN.

Apalagi, dilihat dari segi potensinya memang luar biasa. Termasuk jika melihat dari diameter Maluku Utara, potensi Kota Tidore Kepulauan memang luar biasa.

"Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini," kata Kosmas.

Menanggapi koordinasi tersebut, Direktur Regional III Kemen PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari mengatakan, ini peluang yang sangat baik, terlebih sudah dipersiapkan dokumen usulannya.

"Jadi pas sekali, nanti langkah-langkahnya bisa kita penuhi bersama. Seperti ada kajian-kajian dan penilaian khusus, nanti kita mengikuti prosesnya. Tapi untuk sementara, kami sangat mengapresiasi karena sudah ada dokumen kajian pendukungnya. Karena saat ini memang semua berbasis kajian," kata Ika.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya