Berita

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

PAKU INTEGRITAS

Anies: Standar Etika KPK Harus Dikembalikan

RABU, 17 JANUARI 2024 | 22:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Standar etika yang tinggi di tubuh KPK perlu dijunjung kembali seperti dulu, guna mengembalikan marwah institusi.

Pernyataan itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan, saat menyampaikan gagasan di acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

“Standar etika harus tinggi di tubuh KPK, kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan,” katanya.


Menurut Anies, untuk memberantas korupsi tidak hanya memerlukan revisi UU KPK, tapi seluruh staf KPK juga perlu untuk membenahi etika.

“Bukan hanya undang-undangnya yang harus memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf, harus bekerja dengan kode etik sangat tinggi,” tegasnya.

Anies juga mengatakan, upaya-upaya itu perlu dilakukan, agar kepercayaan publik yang saat ini rendah terhadap KPK dapat kembali meningkat.

“Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, di antara lembaga pemerintahan, paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR ada KPK. Karena itu, ke depan kami berkomitmen melaksanakan beberapa hal itu,” tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya