Berita

Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat memaparkan gagasannya di acara Paku Integritas KPK di Gedung Merah Putih, Rabu (17/1)/Rep

Politik

PAKU INTEGRITAS

Anies Ingin Pulihkan Kepercayaan Publik Terhadap KPK

RABU, 17 JANUARI 2024 | 21:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikembalikan lagi seperti dulu.

Hal itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan di acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (17/1).

Menurut Anies, hal utama yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu dengan mengembalikan kepercayaan publik serta merevisi UU KPK.


“Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi,” kata Anies.

"Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal,” tambahnya.

Dengan merevisi UU KPK, dikatakan Anies, hal tersebut dapat mengembalikan posisi KPK menjadi lebih kuat lagi.

“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi legal seperti dulu, ini artinya dengan merevisi UU KPK. Kami ingin revisi ini bisa mengembalikan KPk kepada posisi yang kuat,” tuturnya

Selain itu, capres nomor urut 1 itu juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di dalam negeri dari tingkat atas

“Kami melihat persoalan yang sama seperti yang dipaparkan KPK yaitu korupsi harus mulai dari puncak, yaitu dari yang paling atas,” tegas Anies.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya