Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Pengamat: Pilpres Satu Putaran Kian Nyata

RABU, 17 JANUARI 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemilihan presiden yang akan dilangsungkan kurang dari satu bulan lagi disinyalir hanya akan berlangsung satu putaran. Alasannya sejumlah lembaga survei mengungkapkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh angka di atas 50,1 persen.

"Kalau melihat dari kebanyakan lembaga survei yang kredibel, kalau kita buat Meta Analysis atas kecenderungan dari semua hasil jajak pendapat tersebut kisaran elektabilitasnya (pasangan Prabowo-Gibran) 43an hingga 48an persen. Potensi untuk satu putaran ada saja yang membutuhkan mungkin 50 persen lewat sedikit," kata pengamat politik Hamdi Muluk kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/1).

Angka yang diungkap seluruh hasil survei terbaru sulit untuk berubah, lanjut dia, termasuk dampak dari swing voter. Jumlahnya menjelang pemilu tinggal kisaran 5-6 persen.


"Sementara waktu tersisa kurang lebih 28 hari lagi, sulit untuk kampanye mengubah preferensi pemilih," ujarnya.

Menurut dia sekalipun pasangan nomor urut dua itu gagal memperoleh suara di atas 50 persen, maka dapat dijadikan modal besar untuk berlaga di babak kedua. Bahkan, pencapaian di putaran pertama dapat memikat pasangan yang gagal saingannya untuk bergabung.

"Ini berpotensi menggoda pasangan yang kalah untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, karena kemungkinan menangnya lebih besar," jelasnya.

Sekalipun dua pasangan rival Prabowo-Gibran itu berkoalisi, kata dia, untuk menang sangat sulit. Terlebih para politisi dalam koalisi lebih didorong aspek pragmatis.

"Karena kenyataannya koalisi berbasis idealisme (ideologis) itu tidak ada. Insentif elektoral pragmatis (kemungkinan menang di putaran kedua) lebih kuat memotivasi," pungkasnya.

Indonesia Polling Stations (IPS) yang melakukan survei pada periode 7-13 Januari 2024 di 38 provinsi dengan total 1.220 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak bertingkat atau multistage random sampling.  

Survei dilakukan dengan teknik wawancara melalui telepon dengan bantuan kuesioner. Margin of error survei +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei, responden diberi pertanyaan diminta menentukan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hasilnya 51,8 persen responden memilih pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan pasangan nomor urut satu mendapatkan 21,3 persen dan sisanya memilih pasangan ketiga 19,2 persen.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya