Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Pemerintah Jepang Cabut Sertifikasi Tiga Truk Buatan Daihatsu

RABU, 17 JANUARI 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jepang terus menanggapi serius skandal uji keselamatan yang melibatkan puluhan tipe mobil keluaran  Daihatsu Motor. Terbaru, mereka mencabut sertifikasi tiga truk komersial yang dibuat perusahaan otomotif tersebut.

Langkah yang diumumkan pada Selasa (16/1) oleh Kementerian Perhubungan Jepang, datang bersamaan dengan perintah perbaikan yang menyerukan perombakan organisasi dan rencana untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.  

"Skandal tersebut telah mengguncang fondasi sistem sertifikasi, dan mengkhawatirkan kepercayaan terhadap sektor manufaktur Jepang,” kata Menteri Transportasi Tetsuo Saito, seperti dikutip dari Nikkei, Rabu (17/1).

Dengan dilakukannya pembatalan sertifikasi, Daihatsu tidak boleh lagi memproduksi produk yang terkena dampak. Untuk mendapatkan kembali izin, mereka harus melewati proses peninjauan yang jauh lebih ketat dan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya, bisa dua bulan atau lebih.

Daihatsu akan menjadi perusahaan Jepang ketiga yang dicabut sertifikasinya setelah Hino Motors pada tahun 2022 dan Toyota Industries tahun lalu.  

Hino memerlukan waktu hampir satu tahun untuk mulai mendapatkan kembali sertifikasinya dan masih belum memulihkan semuanya hingga saat ini. Kementerian Perhubungan menyalahkan Daihatsu karena dianggap mengabaikan keselamatan.  

Produsen mobil tersebut ditemukan menggunakan pengatur waktu untuk mengaktifkan kantung udara selama pengujian, dibandingkan memastikan kantung udara menyala ketika sensor mendeteksi tabrakan.

Seperti diketahui, kantong udara yang tidak berfungsi saat dibutuhkan dapat membahayakan nyawa.

Kementerian berpandangan bahwa pelanggaran tersebut berakar pada budaya perusahaan Daihatsu. Untuk perbaikan ke depan, Kementerian mendesak perusahaan merombak struktur perusahaan secara mendasar.  

Mereka juga telah memerintahkan perusahaan untuk segera mengeluarkan laporan tentang rencana pencegahan terulangnya kasus serupa.

Meskipun ketiga model yang sertifikasinya dicabut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari penjualan Daihatsu, dampaknya bisa lebih buruk jika skandal tersebut menyebar ke kendaraan lain.  

Sebanyak 171 masalah yang mencakup 64 model, termasuk beberapa yang sudah dihentikan produksinya, telah ditemukan sejauh ini.

Kementerian Perhubungan mengatakan pada Selasa bahwa, penyelidikan di lapangan menemukan 14 masalah baru, dan pihaknya telah memerintahkan Daihatsu untuk segera mengirimkan pemberitahuan jika diperlukan penarikan kembali dua model yang mungkin tidak memenuhi standar.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya