Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Pemerintah Jepang Cabut Sertifikasi Tiga Truk Buatan Daihatsu

RABU, 17 JANUARI 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jepang terus menanggapi serius skandal uji keselamatan yang melibatkan puluhan tipe mobil keluaran  Daihatsu Motor. Terbaru, mereka mencabut sertifikasi tiga truk komersial yang dibuat perusahaan otomotif tersebut.

Langkah yang diumumkan pada Selasa (16/1) oleh Kementerian Perhubungan Jepang, datang bersamaan dengan perintah perbaikan yang menyerukan perombakan organisasi dan rencana untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.  

"Skandal tersebut telah mengguncang fondasi sistem sertifikasi, dan mengkhawatirkan kepercayaan terhadap sektor manufaktur Jepang,” kata Menteri Transportasi Tetsuo Saito, seperti dikutip dari Nikkei, Rabu (17/1).

Dengan dilakukannya pembatalan sertifikasi, Daihatsu tidak boleh lagi memproduksi produk yang terkena dampak. Untuk mendapatkan kembali izin, mereka harus melewati proses peninjauan yang jauh lebih ketat dan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya, bisa dua bulan atau lebih.

Daihatsu akan menjadi perusahaan Jepang ketiga yang dicabut sertifikasinya setelah Hino Motors pada tahun 2022 dan Toyota Industries tahun lalu.  

Hino memerlukan waktu hampir satu tahun untuk mulai mendapatkan kembali sertifikasinya dan masih belum memulihkan semuanya hingga saat ini. Kementerian Perhubungan menyalahkan Daihatsu karena dianggap mengabaikan keselamatan.  

Produsen mobil tersebut ditemukan menggunakan pengatur waktu untuk mengaktifkan kantung udara selama pengujian, dibandingkan memastikan kantung udara menyala ketika sensor mendeteksi tabrakan.

Seperti diketahui, kantong udara yang tidak berfungsi saat dibutuhkan dapat membahayakan nyawa.

Kementerian berpandangan bahwa pelanggaran tersebut berakar pada budaya perusahaan Daihatsu. Untuk perbaikan ke depan, Kementerian mendesak perusahaan merombak struktur perusahaan secara mendasar.  

Mereka juga telah memerintahkan perusahaan untuk segera mengeluarkan laporan tentang rencana pencegahan terulangnya kasus serupa.

Meskipun ketiga model yang sertifikasinya dicabut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari penjualan Daihatsu, dampaknya bisa lebih buruk jika skandal tersebut menyebar ke kendaraan lain.  

Sebanyak 171 masalah yang mencakup 64 model, termasuk beberapa yang sudah dihentikan produksinya, telah ditemukan sejauh ini.

Kementerian Perhubungan mengatakan pada Selasa bahwa, penyelidikan di lapangan menemukan 14 masalah baru, dan pihaknya telah memerintahkan Daihatsu untuk segera mengirimkan pemberitahuan jika diperlukan penarikan kembali dua model yang mungkin tidak memenuhi standar.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya