Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Pemerintah Jepang Cabut Sertifikasi Tiga Truk Buatan Daihatsu

RABU, 17 JANUARI 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jepang terus menanggapi serius skandal uji keselamatan yang melibatkan puluhan tipe mobil keluaran  Daihatsu Motor. Terbaru, mereka mencabut sertifikasi tiga truk komersial yang dibuat perusahaan otomotif tersebut.

Langkah yang diumumkan pada Selasa (16/1) oleh Kementerian Perhubungan Jepang, datang bersamaan dengan perintah perbaikan yang menyerukan perombakan organisasi dan rencana untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.  

"Skandal tersebut telah mengguncang fondasi sistem sertifikasi, dan mengkhawatirkan kepercayaan terhadap sektor manufaktur Jepang,” kata Menteri Transportasi Tetsuo Saito, seperti dikutip dari Nikkei, Rabu (17/1).


Dengan dilakukannya pembatalan sertifikasi, Daihatsu tidak boleh lagi memproduksi produk yang terkena dampak. Untuk mendapatkan kembali izin, mereka harus melewati proses peninjauan yang jauh lebih ketat dan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya, bisa dua bulan atau lebih.

Daihatsu akan menjadi perusahaan Jepang ketiga yang dicabut sertifikasinya setelah Hino Motors pada tahun 2022 dan Toyota Industries tahun lalu.  

Hino memerlukan waktu hampir satu tahun untuk mulai mendapatkan kembali sertifikasinya dan masih belum memulihkan semuanya hingga saat ini. Kementerian Perhubungan menyalahkan Daihatsu karena dianggap mengabaikan keselamatan.  

Produsen mobil tersebut ditemukan menggunakan pengatur waktu untuk mengaktifkan kantung udara selama pengujian, dibandingkan memastikan kantung udara menyala ketika sensor mendeteksi tabrakan.

Seperti diketahui, kantong udara yang tidak berfungsi saat dibutuhkan dapat membahayakan nyawa.

Kementerian berpandangan bahwa pelanggaran tersebut berakar pada budaya perusahaan Daihatsu. Untuk perbaikan ke depan, Kementerian mendesak perusahaan merombak struktur perusahaan secara mendasar.  

Mereka juga telah memerintahkan perusahaan untuk segera mengeluarkan laporan tentang rencana pencegahan terulangnya kasus serupa.

Meskipun ketiga model yang sertifikasinya dicabut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari penjualan Daihatsu, dampaknya bisa lebih buruk jika skandal tersebut menyebar ke kendaraan lain.  

Sebanyak 171 masalah yang mencakup 64 model, termasuk beberapa yang sudah dihentikan produksinya, telah ditemukan sejauh ini.

Kementerian Perhubungan mengatakan pada Selasa bahwa, penyelidikan di lapangan menemukan 14 masalah baru, dan pihaknya telah memerintahkan Daihatsu untuk segera mengirimkan pemberitahuan jika diperlukan penarikan kembali dua model yang mungkin tidak memenuhi standar.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya