Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Pemerintah Jepang Cabut Sertifikasi Tiga Truk Buatan Daihatsu

RABU, 17 JANUARI 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jepang terus menanggapi serius skandal uji keselamatan yang melibatkan puluhan tipe mobil keluaran  Daihatsu Motor. Terbaru, mereka mencabut sertifikasi tiga truk komersial yang dibuat perusahaan otomotif tersebut.

Langkah yang diumumkan pada Selasa (16/1) oleh Kementerian Perhubungan Jepang, datang bersamaan dengan perintah perbaikan yang menyerukan perombakan organisasi dan rencana untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.  

"Skandal tersebut telah mengguncang fondasi sistem sertifikasi, dan mengkhawatirkan kepercayaan terhadap sektor manufaktur Jepang,” kata Menteri Transportasi Tetsuo Saito, seperti dikutip dari Nikkei, Rabu (17/1).


Dengan dilakukannya pembatalan sertifikasi, Daihatsu tidak boleh lagi memproduksi produk yang terkena dampak. Untuk mendapatkan kembali izin, mereka harus melewati proses peninjauan yang jauh lebih ketat dan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya, bisa dua bulan atau lebih.

Daihatsu akan menjadi perusahaan Jepang ketiga yang dicabut sertifikasinya setelah Hino Motors pada tahun 2022 dan Toyota Industries tahun lalu.  

Hino memerlukan waktu hampir satu tahun untuk mulai mendapatkan kembali sertifikasinya dan masih belum memulihkan semuanya hingga saat ini. Kementerian Perhubungan menyalahkan Daihatsu karena dianggap mengabaikan keselamatan.  

Produsen mobil tersebut ditemukan menggunakan pengatur waktu untuk mengaktifkan kantung udara selama pengujian, dibandingkan memastikan kantung udara menyala ketika sensor mendeteksi tabrakan.

Seperti diketahui, kantong udara yang tidak berfungsi saat dibutuhkan dapat membahayakan nyawa.

Kementerian berpandangan bahwa pelanggaran tersebut berakar pada budaya perusahaan Daihatsu. Untuk perbaikan ke depan, Kementerian mendesak perusahaan merombak struktur perusahaan secara mendasar.  

Mereka juga telah memerintahkan perusahaan untuk segera mengeluarkan laporan tentang rencana pencegahan terulangnya kasus serupa.

Meskipun ketiga model yang sertifikasinya dicabut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari penjualan Daihatsu, dampaknya bisa lebih buruk jika skandal tersebut menyebar ke kendaraan lain.  

Sebanyak 171 masalah yang mencakup 64 model, termasuk beberapa yang sudah dihentikan produksinya, telah ditemukan sejauh ini.

Kementerian Perhubungan mengatakan pada Selasa bahwa, penyelidikan di lapangan menemukan 14 masalah baru, dan pihaknya telah memerintahkan Daihatsu untuk segera mengirimkan pemberitahuan jika diperlukan penarikan kembali dua model yang mungkin tidak memenuhi standar.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya