Berita

Presiden Korea Utara, Kim Jong Un

Dunia

Korea Utara Resmi Hapus Beberapa Lembaga Reunifikasi Korea

RABU, 17 JANUARI 2024 | 07:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya rekonsiliasi dua negara di Semenanjung Korea diperkirakan akan semakin sulit diraih, terutama setelah Korea Utara memutuskan untuk menghapus lembaga reunifikasi yang ada di negara tersebut.

Mengutip kantor berita resmi Pyongyang (KCNA) pada Selasa (16/1), Presiden Kim Jong Un telah menetapkan bahwa upaya rekonsiliasi merupakan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu, Korea Utara memutuskan untuk menghapus beberapa lembaga penting pemerintah yang bertugas mendorong kerja sama dan reunifikasi dengan Korea Selatan.

“Dua negara yang paling bermusuhan, yang sedang berperang, kini berada dalam konfrontasi akut di Semenanjung Korea. Reunifikasi Korea tidak akan pernah bisa dicapai dengan Republik Korea,” ungkap laporan tersebut.


Komite Reunifikasi Damai Pyongyang yang bertugas menangani hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Selatan dinyatakan telah dihapuskan oleh Majelis Rakyat Tertinggi.

Hubungan antar-Korea memburuk tajam tahun ini, setelah satelit mata-mata Pyongyang diluncurkan akhir tahun lalu.

Merespon tindakan tersebut, Seoul akhirnya menunda implementasi sebagai isi perjanjian militer tahun 2018 yang bertujuan meredakan ketegangan.

Permusuhan semakin terlihat setelah Kim menyebut Korea Selatan sebagai musuh dan upaya reunifikasi merupakan sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan lagi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya