Berita

Aksi Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta menolak politik dinasti, Senin (15/1)/Istimewa

Nusantara

Bagikan Selebaran, Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta Tegaskan Tolak Politik Dinasti

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aksi membagikan selebaran dilakukan gabungan Mahasiswa Yogyakarta bernama "Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta" di Jalan Affandi (Gejayan), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/1). Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB itu diikuti puluhan mahasiswa gabungan dari beberapa Universitas di Yogyakarta.

Selebaran yang dibagikan berisi ajakan kepada masyarakat untuk menolak politik dinasti dan menolak paslon yang punya sejarah melanggar HAM.

Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta menolak politik dinasti karena hukum dan konstitusi telah diselewengkan


"Kami sebagai Generasi Z menolak dan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah melanggar HAM di masa lalu," kata perwakilan pengunjuk rasa, Amal, melalui keterangannya, Senin (15/1).

Amal menjelaskan, selebaran ini mereka bagikan agar masyarakat mendapat informasi yang benar terkait bahaya politik dinasti. Selain itu, masyarakat juga tercerahkan dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2024.

Aksi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa pada n Z sebagai pemilih mayoritas di Pemilu 2024 masih sangat kritis dalam memilih pemimpin.

Mahasiswa juga meminta kepada Presiden Jokowi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri untuk netral pada pelaksanaan pemilu.

“Jangan sampai kita menemukan kecurangan dan ada keberpihakan aparat penggunaan infrastruktur negara untuk memenangkan salah satu paslon," tutur Amal.

Aksi pembagian selebaran ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan batas minimum usia cawapres.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya