Berita

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Syamsuddin Haris/RMOL

Politik

Dewas KPK: Tata Kelola Parpol dan Pemilu di Indonesia Buruk

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 22:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tata kelola Pemilu dan partai politik yang belum baik di Indonesia dinilai sebagai salah satu faktor turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI).

Pernyataan itu disampaikan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, saat disinggung terkait turunnya skor IPK Indonesia pada 2022. Pada 2022 IPK Indonesia sebesar 34, turun 4 poin di banding 2021 yang sebesar 38.

Menurut dia, IPK bukan hanya berbicara kinerja KPK, tapi secara keseluruhan.

"Variabel yang mempengaruhi skor atau IPK tidak semata-mata tergantung KPK, apalagi hanya penindakan KPK," kata Syamsuddin kepada wartawan, saat pemaparan Laporan Kinerja Dewas KPK Tahun 2023, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

Dia juga mengatakan, variabel yang mempengaruhi IPK di antaranya ekonomi, penegakan hukum, politik, serta demokrasi.

"Kalau variabel demokrasinya jeblok, variabel politiknya jeblok, ekonominya juga tidak begitu baik, apalagi penegakan hukumnya juga tak begitu baik, otomatis skor total atau indeks total IPK Indonesia merosot," urainya.

KPK, sambung dia, hanya bisa berkontribusi pada konsistensi penindakan yang tidak tebang pilih dan pencegahan agar menghasilkan IPK yang lebih baik. Mengingat pencegahan korupsi tidak bisa semata-mata dilakukan KPK, tapi harus melibatkan semua pihak.

"Sebagai contoh korupsi politik. Apa yang bisa dilakukan KPK dengan korupsi politik? Kita tidak menyentuh tata kelola partai politik, padahal itu salah satu sumbernya. Kita lihat saja saat ini, jelang Pemilu, bagaimana buruknya. Tata kelola Pemilu juga belum baik," pungkasnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri

Senin, 08 April 2024 | 13:42

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Lebaran 2024, Bandara Dhoho Kediri Layani 1.155 Penumpang

Kamis, 18 April 2024 | 07:55

Hadapi Australia, Timnas U-23 Diperkuat Justin Hubner

Kamis, 18 April 2024 | 07:40

Pererat Kerjasama Bilateral, Wang Yi Mulai Tur Diplomatik di Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 07:30

Gasak Motor di 21 TKP, Sopir Truk dan Pedagang Kerupuk Didor Polisi

Kamis, 18 April 2024 | 06:26

Jakarta Terbuka untuk Pendatang Baru, PKS: Penghapusan NIK Tak Adil

Kamis, 18 April 2024 | 06:17

Pria Lansia Ditemukan Meninggal di Dalam Truk Permen

Kamis, 18 April 2024 | 06:06

BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

Kamis, 18 April 2024 | 05:47

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Inggard Joshua Minta Pemprov DKI Penuhi Hak Cuti Pegawai Piket Lebaran

Kamis, 18 April 2024 | 05:14

Siswa Tak Miliki SIM Harus Dilarang Bawa Kendaraan ke Sekolah

Kamis, 18 April 2024 | 04:20

Selengkapnya