Pemakzulan Jokowi Disebut Pengalihan Isu, Ini Respons PDIP

Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang dinilai anggota DPD RI sekaligus mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, sebagai pengalihan isu, mendapat respon dari PDI Perjuangan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ibarat aksi reaksi atas berbagai intimidasi yang mengancam rakyat Indonesia jelang Pemilu 2024.

“Sebaiknya turun ke bawah saja. Wacana itu harus dipahami seorang pemimpin, mengapa muncul gerakan mahasiswa? Itu antitesa atas berbagai intimidasi dan praktek manipulasi hukum melalui MK. Jadi, terjadi aksi dan reaksi,” kata Hasto kepada wartawan, di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (15/1).

Menurutnya, lebih baik kepala negara menjadikan wacana pemakzulan itu sebagai instrumen kritik terhadap sikapnya selama ini.

“Jadi, sebaiknya dijadikan instrumen atau kritik bagi penguasa saja,” tutur Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Menurut Hasto, pada HUT ke-51 PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan, bahwa seorang pemimpin harus mengayomi seluruh rakyat, tanpa pandang bulu.

“Pemimpin harus mengayomi seluruh rakyat, tanpa membedakan Parpol, status sosial, semua diperlakukan sama,” tuturnya, menirukan ucapan Megawati.

Seperti diberitakan, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi, karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur dalam proses Pemilu.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 berlangsung tanpa Jokowi. Sebab kepala negara dinilai tak netral, terkesan berpihak pada Prabowo-Gibran.

Menyikapi desakan Petisi 100, anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, mengaku heran dengan wacana pemakzulan presiden yang kembali ramai, jelang Pemilu 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menduga isu pemakzulan Jokowi untuk mengalihkan perhatian, atau karena pendukung pasangan Capres-Cawapres lain khawatir kalah.

"Aneh, satu bulan jelang Pemilu kok ada ide pemakzulan. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung Paslon panik dan takut kalah. Mana mungkin dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus sukseskan Pemilu," tulis akun media sosial X @jimlyAs. seperti dikutip redaksi, Minggu (14/1).