Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Berkas penyidikan selesai, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tiga tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021; Budi Susanto (BS) selaku Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021; dan April Churniawan (AC) selaku Vice President (VP) Operasional PT BGR periode 2018-2021 kepada tim Jaksa pada Jumat (12/1).
"Pemenuhan dugaan unsur pasal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara telah dipenuhi dan dilengkapi melalui pengumpulan alat bukti selama proses penyidikan," kata Ali kepada wartawan, Senin pagi (15/1).
Oleh karenanya, kata Ali, tim Jaksa menyatakan berkas perkara penyidikan lengkap dan siap dibuktikan di persidangan.
"Ketiganya tetap ditahan tim Jaksa masing-masing sampai dengan 20 hari ke depan di Rutan KPK. 14 hari kerja adalah ketentuan UU Tipikor bagi tim Jaksa untuk melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaannya ke Pengadilan Tipikor," pungkas Ali.
Pada Rabu 20 Desember 2023, tim penyidik KPK terlebih dahulu menyerahkan tiga orang tersangka lainnya dan barang bukti kepada tim Jaksa KPK.
Ketiganya, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Roni Ramdani (RR) selaku Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto (RC) selaku General Manager (GM) PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP).
Dalam perkaranya, Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor Bansos beras untuk KPM PKH dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dengan nilai kontrak Rp326 miliar. PT BGR kemudian menunjuk PT PTP tanpa proses seleksi menggantikan PT Damon Indonesia Berkah (DIB) Persero sebagai rekanan.
Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP, tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas, dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh tersangka Kuncoro, ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur (backdate).
Kemudian periode September-Desember 2020, tersangka Roni menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT PTP.
Lalu pada periode Oktober 2020-Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi Bansos beras.
Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp127,5 miliar. Secara pribadi yang dinikmati tersangka Ivo, Roni, dan Richard sebesar Rp18,8 miliar.
