Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melayani pertanyaan wartawan/RMOL

Politik

Isu Pemakzulan Jokowi Menguat, Ini Kata Sekjen PDIP

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 21:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 menguat, pasca merebaknya dugaan manipulasi politik yang digerakkan Jokowi melalui aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat, memakzulkan kepala negara memiliki syarat yang tidak mudah, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Namun Hasto menilai pemakzulan bisa saja terjadi, jika masyarakat menilai presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

"Jadi ada syarat sistem. Ketika presiden melanggar konstitusi, maka muncul gerakan," kata Hasto, saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Menurutnya, wacana pemakzulan harus dijadikan peringatan oleh Presiden Joko Widodo.

"Seharusnya menjadi otokritik bagi presiden, agar di akhir masa jabatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Pemilu berjalan demokratis, agar rakyat bisa menyampaikan hak politiknya dengan bebas tanpa intimidasi," katanya.

Hasto menilai ada dugaan pelanggaran dilakukan Jokowi, hingga rakyat bergerak untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang mulai dianggap tidak benar.

"Inilah civil society, karena majunya Mas Gibran dipersepsi sebagai manipulasi konstitusi, di tingkat implementasi, di lapangan, maka menjadi sulit dibedakan kapan Pak Jokowi sebagai presiden, kapan sebagai ayah Gibran," katanya.

"Ini yang menimbulkan persoalan di dalam implementasi di lapangan," sambungnya.

Ditanya apakah PDIP memandang Jokowi telah melanggar konstitusi dengan mendorong Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Hasto menjawabnya normatif.

"Yang menilai nanti proses di DPR, MPR, dan didalam MPR itu ada DPD juga," demikian Hasto.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya