Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melayani pertanyaan wartawan/RMOL

Politik

Isu Pemakzulan Jokowi Menguat, Ini Kata Sekjen PDIP

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 21:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 menguat, pasca merebaknya dugaan manipulasi politik yang digerakkan Jokowi melalui aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat, memakzulkan kepala negara memiliki syarat yang tidak mudah, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Namun Hasto menilai pemakzulan bisa saja terjadi, jika masyarakat menilai presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

"Jadi ada syarat sistem. Ketika presiden melanggar konstitusi, maka muncul gerakan," kata Hasto, saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Menurutnya, wacana pemakzulan harus dijadikan peringatan oleh Presiden Joko Widodo.

"Seharusnya menjadi otokritik bagi presiden, agar di akhir masa jabatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Pemilu berjalan demokratis, agar rakyat bisa menyampaikan hak politiknya dengan bebas tanpa intimidasi," katanya.

Hasto menilai ada dugaan pelanggaran dilakukan Jokowi, hingga rakyat bergerak untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang mulai dianggap tidak benar.

"Inilah civil society, karena majunya Mas Gibran dipersepsi sebagai manipulasi konstitusi, di tingkat implementasi, di lapangan, maka menjadi sulit dibedakan kapan Pak Jokowi sebagai presiden, kapan sebagai ayah Gibran," katanya.

"Ini yang menimbulkan persoalan di dalam implementasi di lapangan," sambungnya.

Ditanya apakah PDIP memandang Jokowi telah melanggar konstitusi dengan mendorong Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Hasto menjawabnya normatif.

"Yang menilai nanti proses di DPR, MPR, dan didalam MPR itu ada DPD juga," demikian Hasto.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Soal Olok-olok Partai Gelora, MKD Sudah Periksa Pelapor Mardani

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:38

Ronaldo Mundur dari Pencalonan Presiden CBF, Ini Alasannya

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:20

12.104 Personel dan 167 Pos Disiapkan Polda Sumut untuk Pengamanan Idulfitri

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:59

Soal Penggeledahan Kantor bank bjb, Dedi Mulyadi: Ini Hikmah untuk Berbenah

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:46

Redam Keresahan Masyarakat Soal MinyaKita, Polres Tegal Lakukan Sidak

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:35

Polemik Pendaftaran Cabup Pengganti, Ini yang Dilakukan KPU Pesawaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:17

PHK Jelang Lebaran Modus Perusahaan Curang Hindari THR

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:59

Dapat Tawaran Main di Luar Negeri, Shafira Ika Pilih Fokus Bela Garuda

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:39

Mendagri Soroti Jalan Rusak dan Begal saat Rakor Kesiapan Lebaran di Lampung

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:26

Siapkan Bantuan Hukum, Golkar Jabar Masih Sulit Komunikasi dengan Ridwan Kamil

Jumat, 14 Maret 2025 | 02:33

Selengkapnya