Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melayani pertanyaan wartawan/RMOL

Politik

Isu Pemakzulan Jokowi Menguat, Ini Kata Sekjen PDIP

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 21:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 menguat, pasca merebaknya dugaan manipulasi politik yang digerakkan Jokowi melalui aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat, memakzulkan kepala negara memiliki syarat yang tidak mudah, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Namun Hasto menilai pemakzulan bisa saja terjadi, jika masyarakat menilai presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

"Jadi ada syarat sistem. Ketika presiden melanggar konstitusi, maka muncul gerakan," kata Hasto, saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Menurutnya, wacana pemakzulan harus dijadikan peringatan oleh Presiden Joko Widodo.

"Seharusnya menjadi otokritik bagi presiden, agar di akhir masa jabatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Pemilu berjalan demokratis, agar rakyat bisa menyampaikan hak politiknya dengan bebas tanpa intimidasi," katanya.

Hasto menilai ada dugaan pelanggaran dilakukan Jokowi, hingga rakyat bergerak untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang mulai dianggap tidak benar.

"Inilah civil society, karena majunya Mas Gibran dipersepsi sebagai manipulasi konstitusi, di tingkat implementasi, di lapangan, maka menjadi sulit dibedakan kapan Pak Jokowi sebagai presiden, kapan sebagai ayah Gibran," katanya.

"Ini yang menimbulkan persoalan di dalam implementasi di lapangan," sambungnya.

Ditanya apakah PDIP memandang Jokowi telah melanggar konstitusi dengan mendorong Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Hasto menjawabnya normatif.

"Yang menilai nanti proses di DPR, MPR, dan didalam MPR itu ada DPD juga," demikian Hasto.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri

Senin, 08 April 2024 | 13:42

Sekjen Hasto Telanjangi Ketidakberdayaan PDIP Hadapi Jokowi

Sabtu, 06 April 2024 | 14:40

UPDATE

PDIP Mulai Jaring Figur Potensial Bidik Kemenangan Pilkada 2024

Selasa, 16 April 2024 | 15:58

Hasil Minor Pemilu, Kegagalan Mardiono Pimpin PPP

Selasa, 16 April 2024 | 15:53

Tim Kuasa Hukum 02 Serahkan Hasil PHPU Pilpres ke MK

Selasa, 16 April 2024 | 15:48

Iran Ancam Respon Serangan Balik Israel dalam Hitungan Detik

Selasa, 16 April 2024 | 15:48

THN Amin Minta Kubu 02 Tak Buru-buru Rayakan Kemenangan

Selasa, 16 April 2024 | 15:22

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: Megawati Tidak Tepat jadi Amicus Curiae

Selasa, 16 April 2024 | 15:19

Rupiah Terjungkal, BI Pasang Sejumlah Skema

Selasa, 16 April 2024 | 15:18

Jatah Kursi Menteri ESDM Santer Disebut Bakal Jatuh ke Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 15:11

Perekonomian Indonesia Aman di Tengah Eskalasi Konflik Iran-Israel

Selasa, 16 April 2024 | 15:03

Utusan Mega Sambangi MK

Selasa, 16 April 2024 | 14:58

Selengkapnya