Berita

Komunikolog Politik dan Hukum, Tamil Selvan/Net

Politik

Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Hanya Bumbu Pemilu 2024

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disuarakan oleh beberapa aktivis pergerakan diyakini hanya sekadar isu yang menjadi bumbu menjelang Pemilu 2024

Pasalnya, tidak ada alasan krusial yang mendasari pemakzulan ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu.

Demikian analisa Komunikolog Politik dan Hukum, Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/1).


"Saya tidak melihat isu itu bisa membesar, kenapa? Karena memang tidak ada alasan-alasan pendukungnya dari impeachment," kata Kang Tamil, sapaan akrab Tamil Selvan.

Menurut Kang Tamil, mekanisme pemakzulan Presiden RI di era pasca-reformasi sangatlah tidak mudah. Ada sekian banyak hal yang harus terpenuhi dan ditempuh. Terlebih, ia menyebut bahwa tidak ada alasan kuat mengenai pemakzulan Jokowi.

"Itu kan jelas aturan dan mekanismenya. Saya tidak melihat aturan-aturan yang disebutkan dalam UU itu dilanggar oleh Presiden Jokowi," tuturnya.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD.  Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, Kepala Negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal dalam jalannya debat Pilpres 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya