Berita

Aktivis mahasiswa Rumah Kebangsaan Jawa Timur/Ist

Politik

Aktivis Rumah Kebangsaan Jawa Timur Tolak Kampanye Hitam dan Provokasi

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 16:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak semua mahasiswa sepakat dengan Aksi Selebaran 11.11 yang dilakukan Aliansi Jaga Demokrasi (AJD). Aksi itu, membawa pesan tolak pelanggar HAM dan politik dinasti di 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia.

Penolakan pada gerakan itu, datang aktivis mahasiswa Rumah Kebangsaan Jawa Timur, yang menilai tindakan tersebut merupakan kampanye hitam yang dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Rumah Kebangsaan Firdaus Suudi mengatakan, selaras dengan komitmen nilai kebangsaan, sebagai mahasiswa intelektual harus melawan semua praktik kampanye hitam dan provokasi.


"Sebagai mahasiswa yang kritis, kami bersepakat tolak sekaligus melawan semua bentuk narasi kampanye hitam yang mengganggu stabilitas politik nasional," ujar Firdaus dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1).

Menurutnya, aksi bagi selebaran yang dilakukan AJD juga bisa mengganggu stabilitas dan keharmonisan sosial di masyarakat.

"Karena kami yakin perbuatan tersebut akan memancing polarisasi di akar rumput, memecah belah, saling mengadu dan menyesatkan satu dengan yang lain," terangnya.

Dia menekankan, aktivis yang tergabung di Rumah Kebangsaan berkomitmen untuk menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan jujur.

"Maka kami tegaskan black campaign inilah yang harus diamputasi, karena sudah pasti disusupi dengan narasi provokatif yang menyasar titik emosional pemilih," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya