Berita

Tangkapan layar video YouTube Ketua Umum PDIP Megawati Soekatnoputri saat memberikan sambutan di acara HUT ke-51 PDIP/RMOL

Politik

Pidato Megawati di HUT PDIP Jadi Pukulan Politik untuk Jokowi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 10:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT ke-51 PDIP, dinilai menyindir Presiden Joko Widodo.

"Meskipun sama sekali tidak menyebut nama Jokowi, namun materi-materi pidato Megawati sebenarnya berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/1).

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini mencontohkan ketika Megawati menjelaskan bahwa penentu capres-cawapres adalah partai politik, bukan yang lain. Menurutnya, hal itu secara tidak langsung dialamatkan ke Jokowi.


"Megawati jelas sedang menyinggung Jokowi, yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik," kata Khoirul Umam.

Selain itu, lanjut Khoirul Umam, penjelasan Megawati yang memberikan tugas kepada capres-cawapres juga tampaknya ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan digugat Jokowi.

"Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan di mana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan," kata Khoirul Umam.

"Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali," tutupnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya