Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Publika

Enam Catatan Kritis untuk Pidato Megawati dan HUT ke-51 PDIP

AHMAD KHOIRUL UMAM*
RABU, 10 JANUARI 2024 | 23:52 WIB

SUASANA HUT ke-51 PDIP kali ini benar-benar berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Berikut enam catatan terkait pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
1. Suasana kebatinan yang ada terkesan kelabu, agak tegang, dan pidato Megawati juga berbeda dari pidato-pidato sebelumnya, yang selama ini tampil ceria dan bersemangat. Selain menjelaskan tentang nilai-nilai dan filosofi kebenaran dalam laku kekuasaan, materi pidato kali ini banyak diisi materi-materi keluh kesah.
2. Meski sama sekali tak menyebut nama Jokowi, namun materi pidato Megawati berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi. Misalnya, ketika Mega menjelaskan bahwa penentu Capres-Cawapres adalah Parpol, bukan yang lain. Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik. Selain itu, penjelasan Mega yang memberikan tugas kepada Capres-Cawapres tampaknya juga ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan "digugat" Jokowi.

3. Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan, dimana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan. Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali.


4. Ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan "banteng ketaton" atau "banteng yang terluka", yang siap ngamuk kepada pihak yang melukainya. Statemen Megawati tampaknya menjadi penegasan titik pisah antara PDIP dengan Jokowi.

5. Pidato Megawati kali ini juga menegaskan bahwa PDIP secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi. Megawati lagi-lagi menuding terjadinya praktik kekuasaan saat ini mirip Orde Baru, sebuah kekuatan politik yang menjadi musuh bebuyutan dalam sejarah perkembangan PDIP dan karir politik Megawati. Praktik kekuasaan mirip Orba ia contohkan dengan adanya intimidasi jelang Pemilu, lemahnya penyelenggara Pemilu, netralitas TNI, Polri, praktik politik pecah belah, dan lainnya. Untuk mengokohkan sikap politiknya itu, Megawati mencoba merangkul kekuatan masyarakat sipil, mahasiswa, dan pekerja media, yang praktis jarang dilakukan selama 9 tahun terakhir ketika berkuasa.

6. Uniknya, meski Megawati protes keras terhadap praktik kekuasaan saat ini, dia tetap memilih mengambil sikap aman, tidak bersikap tegas, misalnya keluar dari pemerintahan Jokowi, menarik semua kader PDIP dari semua pos menteri, bahkan memecat Jokowi dari PDIP.

*Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina; Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya