Enam Catatan Kritis untuk Pidato Megawati dan HUT ke-51 PDIP

SUASANA HUT ke-51 PDIP kali ini benar-benar berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Berikut enam catatan terkait pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
1. Suasana kebatinan yang ada terkesan kelabu, agak tegang, dan pidato Megawati juga berbeda dari pidato-pidato sebelumnya, yang selama ini tampil ceria dan bersemangat. Selain menjelaskan tentang nilai-nilai dan filosofi kebenaran dalam laku kekuasaan, materi pidato kali ini banyak diisi materi-materi keluh kesah.
2. Meski sama sekali tak menyebut nama Jokowi, namun materi pidato Megawati berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi. Misalnya, ketika Mega menjelaskan bahwa penentu Capres-Cawapres adalah Parpol, bukan yang lain. Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik. Selain itu, penjelasan Mega yang memberikan tugas kepada Capres-Cawapres tampaknya juga ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan "digugat" Jokowi.

3. Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan, dimana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan. Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali.

4. Ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan "banteng ketaton" atau "banteng yang terluka", yang siap ngamuk kepada pihak yang melukainya. Statemen Megawati tampaknya menjadi penegasan titik pisah antara PDIP dengan Jokowi.

5. Pidato Megawati kali ini juga menegaskan bahwa PDIP secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi. Megawati lagi-lagi menuding terjadinya praktik kekuasaan saat ini mirip Orde Baru, sebuah kekuatan politik yang menjadi musuh bebuyutan dalam sejarah perkembangan PDIP dan karir politik Megawati. Praktik kekuasaan mirip Orba ia contohkan dengan adanya intimidasi jelang Pemilu, lemahnya penyelenggara Pemilu, netralitas TNI, Polri, praktik politik pecah belah, dan lainnya. Untuk mengokohkan sikap politiknya itu, Megawati mencoba merangkul kekuatan masyarakat sipil, mahasiswa, dan pekerja media, yang praktis jarang dilakukan selama 9 tahun terakhir ketika berkuasa.

6. Uniknya, meski Megawati protes keras terhadap praktik kekuasaan saat ini, dia tetap memilih mengambil sikap aman, tidak bersikap tegas, misalnya keluar dari pemerintahan Jokowi, menarik semua kader PDIP dari semua pos menteri, bahkan memecat Jokowi dari PDIP.

*Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina; Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic).