Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di kediamannya/RMOL

Politik

JK Beberkan Asal Usul Lahan Milik Prabowo

RABU, 10 JANUARI 2024 | 21:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menceritakan asal usul kepemilikan lahan yang dimiliki Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, yang sempat diungkap pada debat Capres.

Lewat jumpa pers di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, sosok yang akrab disapa JK itu mengakui memfasilitasi Prabowo membeli lahan, saat masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Prabowo datang ke kantor saya, dia ingin beli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan, yang macet di Bank Mandiri," tutur JK, Rabu (10/1).


"Saya telepon Dirut Mandiri, Agus Martowardojo. Saya tanya apa benar Kiani kertas akan dijual? Berapa harganya? Akan dijual 150 juta US Dolar dan sudah ada peminat, dari Singapura," sambungnya.

Selanjutnya JK menahan agar lahan itu tidak dijual ke pengusaha luar, dan lebih baik ke pengusaha nasional. Kesepakatan pun terjadi, Prabowo akhirnya membelinya secara tunai.

Pabrik kertas yang ada di Kalimantan itu juga mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

Meski begitu JK memastikan tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo, ia hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri.

"Jadi bukan saya berikan lahan, tapi dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Sebelumnya, pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau, di GOR Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1), Prabowo menyatakan lahan miliknya berstatus hak guna usaha (HGU).

"Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, nggak usah dibawa debatlah," tukas Prabowo.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya