Berita

Presiden Ri Joko Widodo/Istimewa

Politik

Demokrat Tak Diajak Jokowi Bertemu karena Bukan Partai Pendukung Pemerintah

RABU, 10 JANUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju, nasib Partai Demokrat berbeda dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing ketua umumnya mendapat kesempatan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jokowi tak mengajak Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertemu dan makan bareng lantaran partai berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi pemerintah.

"Konteks yang dibicarakan bukan kaitannya dengan pilpres. Itu kaitannya kabinet Jokowi yang pro ke dia. Jadi, kalau itu tema pembicaraannya wajar saja kalau AHY tidak diajak dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1).


"Karena itu adalah konteksnya internal dari partai koalisi pendukung Jokowi, sementara AHY sampai sekarang belum masuk di parpol pendukung pemerintahan," sambungnya.

Ditambahkan Jamiluddin, justru aneh kalau Jokowi mengundang Demokrat yang posisinya bukan pendukung pemerintahan.

"Jadi, kalau seandainya yang dibicarakan Jokowi dengan Zulhas, Airlangga, dan Prabowo (soal pemerintahan), tentu aneh kalau mengundang AHY. Karena, AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang notabene adalah sebagai pengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.

Jamiluddin memandang AHY tidak diundang karena kebutuhan Jokowi untuk membahas negara dengan anak buahnya, bukan membahas pemilu.

"Tentu kita lihat Demokrat lebih besar daripada PAN, seharusnya diperhitungkan. Tetapi saya melihat tidak diundangnya AHY dalam konteks kabinet, bukan capres," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya