Menhan RI sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto/Net
Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dicecar tanpa ampun oleh kedua pesaingnya dalam debat capres ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (7/1) lalu.
Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo langsung tancap gas sejak awal debat dimulai. Mulai dari anggaran Rp700 triliun (selama 5 tahun), kebobolan data, capaian Minimum Essential Force (MEF), indeks kekuatan militer yang terus menurun, hingga pembelian pesawat bekas.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan kondisi yang tidak ideal dalam masa jabatan Prabowo sebagai Menhan RI.
BHS akrab disapa mengakui bahwa pagu anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kendati yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan dibandingkan dengan kementerian lainnya, namun masih belum ideal dalam membangun postur pertahanan suatu negara.
“Kita masih mengalami keterbatasan anggaran (pertahanan), walaupun itu sudah dinaikan oleh Pak Jokowi menjadi Rp135, 45 triliun (RAPBN 2024). Itu belum apa-apa,” ujar BHS kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (8/1).
Sambung dia, jika dibandingkan dengan Singapura yang wilayahnya hanya seluas Jabodetabek dan penduduk sekitar 5 juta jiwa, anggaran pertahanannya mencapai Rp191 triliun.
“Sedangkan Indonesia dengan 280 juta jiwa, memiliki kekayaan sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, memiliki 17 ribu pulau dituntut untuk melindungi kekayaan itu, maka kita butuh banyak kapal dan pesawat (tempur/patroli),” jelasnya.
Dengan Kondisi demikian, Prabowo mampu menyiasati pembelian alutsista seefisien mungkin dengan perhitungan usia pakai.
BHS pun menepis pernyataan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut idealnya anggaran pertahanan mencapai 1-2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat ini PDB Indonesia mencapai 1,4 triliun Dolar AS per tahun. Selanjutnya capaian MEF harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
“MEF bisa tercapai kalau pertumbuhan ekonomi kita 7 persen, tapi kalau tidak ada komitmen atau kemauan dari pemimpin akan percuma. Komitmen itu dalam bentuk pengembangan alutsista dan SDM,” ungkap BHS.
Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jawa Timur I itu menegaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran pertahanan saat ini, Prabowo mampu menorehkan beberapa prestasi dalam pengembangan alutsista dan SDM.
“Baru di zaman Pak Prabowo, banyak dibangun sekolah-sekolah tinggi pertahanan. Lalu beliau juga fokus membangun komcad (komponen cadangan). Banyak yang sudah dikerjakan, termasuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri,” bebernya.
Lanjut BHS, banyak BUMN pertahanan yang memperoleh laba di era Prabowo. Termasuk PT ASABRI yang sebelum tahun 2019 terus merugi, namun saat ini memperoleh laba bersih sebesar Rp3,8 triliun.
“PT ASABRI ini searah dengan pembangunan kesejahteraan prajurit. Remunerasi (untuk prajurit) juga terus naik bahkan 100 persen,” pungkas BHS.
