Berita

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant/Net

Dunia

Menhan Israel Ungkap Nasib Gaza Setelah Perang Berakhir

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 12:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

RMOL. Setelah perang berakhir, Israel memiliki skenario tersendiri untuk sistem pemerintahan di Jalur Gaza.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Kamis (4/1) mempresentasikan rencana setelah pasukan pertahanan IDF berhasil menumpas habis jaringan Hamas.

Secara garis besar, kata Gallant, Israel tidak akan membiarkan Hamas memerintah Gaza.


"Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menimbulkan ancaman keamanan bagi warga Israel," tegasnya, seperti dimuat AFP.

Lebih lanjut Gallant menyebut Israel lebih berhak memerintah Gaza. Namun, dia menyerahkan itu kepada warga Palestina dengan syarat tidak membahayakan Tel Aviiv.

“Penduduk Gaza adalah warga Palestina, oleh karena itu badan-badan Palestina akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak akan ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” kata Gallant.

Ia juga memastikan bahwa tidak akan ada pemukiman Israel di sana.

"Tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza setelah tujuan perang tercapai," tambahnya.

Kendati demikian, pernyataan Gallant berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Keduanya jutsu menyerukan agar warga Israel bisa kembali ke Gaza setelah perang dimenangkan. Sementara warga Palestina akan didorong keluar.

Seruan tersebut menuai kecaman dari negara-negara Arab, serta sekutu utamanya Amerika Serikat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya