Kementerian Keuangan telah membayar utang sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) kepada PT Pertamina (Persero).
Utang tersebut merupakan dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 2023 yang terdiri dari kompensasi triwulan I-III 2023 sebesar Rp82,73 triliun, kompensasi 2022 sebesar Rp49,14 triliun, dan 2021 sebesar Rp569 miliar.
Adapun dana kompensasi itu sendiri merupakan selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi pembayaran dana yang dipercepat oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Pertamina.
"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023," ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1).
Dalam keterangannya, Nicke mengatakan bahwa dana kompensasi itu telah masuk ke dalam kas perseroan, yang akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan.
Untuk itu, Dirut Pertamina mengajak masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dengan mengonsumsi BBM secara bijak.
Nicke juga mendorong masyarakat Indonesia untuk membeli BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah, serta bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan turut mengurangi tingkat polusi udara.
