Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dilaporkan mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa defisit itu setara dengan 1,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam laporannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa angka defisit itu merupakan angka sementara, karena masih harus melewati proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bendahara negara itu lebih lanjut mengklaim bahwa defisit realisasi APBN sepanjang 2023 itu masih terbilang lebih rendah daripada yang diperkirakan sebesar Rp598 triliun.
"APBN KiTa di tahun 2023 kita desain dengan defisit Rp 598 triliun, kemudian di tengah tahun kita revisi agak rendah Rp 479 triliun. Ternyata realisasi defisit kita jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir setengahnya dari original desain, jadi defisit kita hanya 1,65 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (2/1).
Adapun dalam rinciannya, Sri Mulyani memaparkan pendapatan negara hingga akhir Desember 2023 tercatat mencapai Rp2,774 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp3,121 triliun. Sehingga membuat APBN 2023 defisit sebesar 347,6 triliun.
Meski demikian, pendapatan negara disebut telah berhasil mencapai target yang ditetapkan APBN 2023 sebesar Rp2,468 triliun, dan target Perpres 75/2023 yang sebesar Rp2,637,2 triliun.
Namun, reealisasi belanja tahun 2023 juga dilaporkan telah mencapai dari yang ditargetkan pemerintah, yaotu sebesar Rp 3.061,2 triliun dan Perpres 75/2023 yang senilai Rp 3.117,2 triliun.
Di sisi lain, Kemenkeu melaporkan adanya keseimbangan primer yang tercatat surplus sebesar Rp 92,2 triliun. Angka tersebut melampaui target yang sebesar Rp 38,5 triliun.
"Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kami sejak tahun 2012, jadi hampir 10 tahun," jelasnya.
