Pengendalian inflasi dengan cara yang tepat dapat mempengaruhi angka kemiskinan di Sumatera Selatan (Sumsel). Di sisi lain, apabila tidak tepat ditangani maka bisa memperparah kondisi kemiskinan.
"Sebab, rata-rata pendapatan masyarakat miskin relatif tetap. Sementara, pengeluaran mereka bertambah," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Subardin dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (3/1).
Menurut Subardin, pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan dengan memberikan program bantuan sosial. Tetapi, bantuan tersebut sifatnya hanya sementara. Langkah paling tepat yakni bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat seiring terjadinya inflasi.
Jika melihat dari siklusnya, Subardin menyebut, inflasi ini kerap terjadi di akhir tahun dan awal tahun. Inflasi yang terjadi di akhir tahun biasanya terjadi karena hari besar seperti malam pergantian tahun.
Selain itu, perubahan cuaca dari kemarau ke hujan yang biasa terjadi di akhir tahun juga turut mempengaruhi. Pasokan bahan makanan dari daerah penghasil tersendat lantaran gagal panen dan distribusi yang kurang lancar.
Sementara inflasi di awal tahun biasanya terjadi lantaran lesunya perekonomian akibat kegiatan pemerintah maupun swasta yang belum berjalan. Tahun 2024, inflasi bakal semakin panjang karena Ramadan yang masuk pada bulan April.
"Percepatan realisasi anggaran tentu dibutuhkan agar perekonomian bisa berjalan dan pendapatan masyarakat meningkat. Sehingga, kenaikan harga barang tidak terlalu terasa," kata Subardin.
Program pemerintah yang menggalakkan agropolitan dengan menanam cabai di pekarangan rumah maupun memelihara ternak saat ini dinilai belum tepat sasaran.
"Sasarannya itu masyarakat perkotaan. Khususnya kota besar yang mempengaruhi tingkat inflasi. Seperti Kota Palembang dan Lubuklinggau. Kegiatan ini harus lebih digalakkan lagi. Sehingga, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dari rumah. Tidak perlu membeli di pasar," kata Subardin.
Diketahui, Sumsel saat ini masuk lima besar provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia.
