Berita

Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar di Kota Palembang/Net

Nusantara

Inflasi Provinsi Sumsel Nomor Lima Tertinggi di Indonesia

RABU, 03 JANUARI 2024 | 01:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Upaya penurunan inflasi yang dilakukan Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) melalui berbagai program dinilai belum cukup ampuh. Sebab, Sumsel saat ini masuk lima besar provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Subardin mengatakan, ada tiga aspek yang mempengaruhi inflasi suatu wilayah. Di antaranya, demand pull inflation atau tekanan dari sisi permintaan, cost push inflation atau tekanan dari penawaran serta perilaku konsumen.

Tekanan dari sisi permintaan biasanya terjadi lantaran adanya lonjakan permintaan dalam jumlah besar. Kondisi ini akan memicu kenaikan harga.


"Karena permintaannya tinggi, maka harga barang jadi naik. Biasanya hal ini terjadi saat perayaan hari besar keagamaan," kata Subardin dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (3/1).

Sedangkan tekanan dari sisi penawaran yakni minimnya suplai barang akibat terkendala distribusi ataupun minimnya produksi.

"Ada kendala produksi akibat cuaca sehingga menyebabkan gagal panen. Kemudian, terhambatnya distribusi barang menuju tempat tujuan. Kemudian, kenaikan biaya produksi seperti melonjaknya harga BBM yang turut menaikkan ongkos produksi. Sehingga, produsen menaikkan harga barang," kata Subardin.

Sementara dari sisi perilaku konsumen yang mempengaruhi inflasi yakni perubahan selera masyarakat. Berapapun harga barang tersebut akan dibeli meskipun mahal. Seperti saat tahun ajaran baru untuk membeli seragam ataupun baju baru saat hari raya.

"Hal-hal ini juga turut mempengaruhi inflasi di waktu-waktu tertentu. Padahal kan, kebutuhan barang itu tidak terlalu mendesak," kata Subardin.


Menurut Subardin, inflasi atau kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus tidak bisa terelakkan dalam perekonomian.

"Asalkan penerapannya tepat, inflasi ini bisa ditekan. Tergantung dari penyebabnya. Yang paling utama yakni memastikan rantai pasok barang kebutuhan masyarakat tidak terputus," kata Subardin.

Sebab, sambung Subardin, inflasi juga bisa disebabkan oleh ulah spekulan yang menahan barang dalam jumlah besar. Ketika harga naik, mereka baru melepas barang tersebut ke pasar. Hal inilah yang juga perlu diperhatikan pemerintah.

"Pengawasan diperlukan agar tidak ada spekulan yang bermain," tutup Subardin.


Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya